Biaya haji 2023 belum disepakati Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama yang semula akan ditetapkan para hari ini, Selasa.
“Kami meminta maaf kepada masyarakat, terpaksa kita tunda sampai besok demi kemaslahatan jamaah dan perbaikan perhajian kita,” ujar Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama, ada sejumlah komponen yang pembahasannya alot seperti biaya katering.
Kemudian, hotel, dan pesawat. Kemenag dan DPR masih terus berupaya mengefesiensikan besaran biaya haji.
Dari hasil kajian sementara, DPR dan Kemenag menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menjadi sebesar Rp90,2 juta dari usulan awal sekitar Rp98 juta per anggota jamaah.
Angka Rp90,2 juta tersebut terbagi dalam komposisi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jamaah sebesar Rp49,8 juta (55 persen).
Dan dari nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta (44,7 persen).
Sebagai perbandingan, pada usulan awal Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih 1444 H/2023 Masehi sebesar Rp69 juta.
Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai Rp98 juta. Sementara 30 persennya diambil dari nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Marwan mengatakan Komisi VIII telah berusaha mencari berbagai komponen yang bisa dikoreksi sehingga menghasilkan angka Rp90,2 juta.
Namun sejumlah anggota Komisi VIII masih belum menyetujui besaran angka tersebut, karena menilai masih ada komponen yang bisa dirasionalisasi yakni katering dan hotel.
Karena masih belum menemukan kata sepakat, penetapan BPIH akan dilakukan Rabu.
“Belum menyepakati tiga poin tadi, katering, hotel, dan pesawat,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi.
Editor: Erna Sari Ulina Girsang