Pemilu 2024 semakin mendekat, semakin nyaring juga isu dinasti politik yang konon mulai beroperasi di lingkup keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Isu dinasti politik terus memunculkan tensi tinggi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara demokrasi. Masyarakat menilai, perancangan dinasti politik yang dilakukan terang-terangan telah mengabaikan rasa malu dan martabat.
Padahal, untuk mewujudkan bahwa dinasti politik, Jokowi dan Gibran sampai ke tujuan akhirnya tentu harus juga mendapatkan dukungan publik. Namun, kenyataannya, hingga sekarang elektabilitas Prabowo-Gibran masih berada di bawah pasangan Ganjar-Mahfud MD.
Berdasarkan survei Charta Politika, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, Kemudian, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen).
Survei ini dilakukan pada 26-31 Oktober lalu dengan melibatkan 2.400 responden dari seluruh Indonesia. Responden berusia 17 tahun ke atas dan survei dilakukan menggunakan wawancara tatap muka (face to face). Survei ini memiliki tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 2%.
Upaya perancangan dinasti politik keluarga Jokowi masih belum memperlihatkan keuntungan, selain meloloskan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jokowi sendiri menyerahkan pada masyarakat mengenai dugaan-dugaan yang dilayangkan padanya.
“Serahkan masyarakat saja,” ujar Jokowi saat ditanya mengenai dinasti politik, Oktober lalu.
Dinasti Teriak Dinasti
Sebagai informasi, dinasti politik diartikan sebagai keberadaan kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang-orang dengan hubungan keluarga terkait. Kekuasaan ini cenderung diwariskan secara turun menurun, dimaksudkan agar kekuasaan masih dipegang oleh darah yang sama.
Nyatanya, dinasti politik bukan pertama kali terjadi. Salah satu yang paling terkenal yaitu keluarga Ratu Atut Chosiyah.
Ia menjabat sebagai Gubernur Banten selama dua periode mulai 2007-2013. Kemudian, sang saudara, Ratu Tatu Chasanah pun menjabat sebagai Wakil Bupati Serang periode 2010-2015 dan Bupati Serang periode 2016-2020.
Tidak hanya di situ, dinasti ini pun berlanjut hingga cucu menantu yang juga menduduki banyak posisi-posisi berpengaruh di pemerintahan.
Ada pula dugaan dinasti di lingkup Pileg 2024 yang mengikutsertakan nama Puan Maharani, putri dari Megawati Soekarnoputri.
Putri Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa diketahui mendapat nomor urut 1 di Pileg 2024 mendatang. Kehadiran Diah di nomor 1 menggeser nomor urut Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah ke nomor 4.
Tentu saja ini memunculkan pertanyaan, mengingat status Diah Pikatan yang merupakan cucu dari Ketua Umum PDIP itu. Keterkaitan ini mengisyaratkan ada jalur khusus yang ditempuh darah daging Puan Maharani untuk kontestasi Pileg 2024.
Dibenarkan Konstitusi
Benar, dinasti politik bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, apalagi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Pilkada. Isi pasal yang dicabut adalah “Calon kepada daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Pasal itu dinilai diskriminatif.
Berdasarkan penelitian Nagara Institute, bertajuk Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dari total 739 paslon yang bertarung pada Pilkada 2020, dinasti politik yang maju sebagai calon berjumlah 129 orang. Dari 129 calon dinasti politik yang berkontestasi, 57 calon di antaranya menang dan selebihnya, yakni 72 calon kalah.
Jika melihat sebaran calon yang bertarung, lima besar provinsi yang paling banyak berasal dari dinasti politik adalah Sulawesi Selatan dengan 13 calon, Jawa Tengah 11 calon, Sulawesi Utara 11 calon, Jawa Timur 8 calon dan Banten 8 calon.
Kompetisi Antar Dinasti
Kompetisi antara dinasti ini terbagi menjadi dua, yakni kompetisi antara satu dinasti politik dengan dinasti politik lainnya.
Contohnya di Tangerang Selatan. Pada Pilkada 2020, kursi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan diperebutkan oleh beberapa dinasti politik. Yaitu, Siti Nur Azizah yang merupakan putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang merupakan keponakan Ketua Umum Gerindra dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, serta Pilar Saga yang merupakan anak dari Ratu Tatu Chasanah, dan masih kerabat dekat Ratu Atut Chosiyah.
Ada juga kompetisi sesama dinasti alias dari satu keluarga. Contohnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya, kabupaten ini dipimpin oleh Syamsuddin A. Hamid selama dua periode berturut-turut (2010-2021).
Pada Pilkada 2020 mendatang, bursa calon kepala daerah diisi oleh anggota keluarga Syamsuddin A. Hamid, yaitu Andi Ilham Zainuddin, saudara ipar dari bupati Syamsuddin Hamid berpasangan dengan Rismayani yang merupakan istri dari Syamsuddin A. Hamid. Uniknya dinasti politik ini memiliki rival yang juga merupakan keluarganya sendiri. Mereka akan melawan Muhammad Yusran Lologau yang merupakan keponakan dari Syamsuddin A. Hamid. Rival lainnya, yakni Andi Nirawati yang merupakan istri dari Kamrussamad yang merupakan anggota DPR-RI.
Artinya, di kabupaten ini genap seluruh bursa calon memiliki hubungan keluarga dengan para pejabat publik/elit partai politik. Keunikan yang dimiliki kabupaten ini adalah dalam satu patron dinasti politik yakni Syamsuddin A. Hamid saling berkompetisi, yakni istri-ipar vs keponakan.
Rekrutmen Partai Politik
Berdasarkan partai politik, partai Nasdem adalah partai yang menempati urutan pertama sebagai partai politik terbanyak yang mengusung bukan kadernya, disusul PDI Perjuangan dan partai Hanura.
Banyaknya jumlah calon kepala daerah yang bukan kader partai politik pengusungnya, menandakan bahwa fungsi rekrutmen dan seleksi partai politik masih belum berjalan dengan baik.
Seorang calon presiden, calon wakil presiden ataupun kepala daerah yang lahir dari dinasti politik memang dipastikan memiliki sumber daya yang besar, terstruktur dan memiliki jaringan kuat di berbagai aspek politik. Namun, tetap saja, semua calon itu dapat dibatalkan oleh rakyat dengan gerakan yang massif juga.
Dari 129 calon dinasti politik yang berkontestasi, 57 calon di antaranya menang dan selebihnya, yakni 72 calon kalah. Kekalahan dinasti politik pada Pilkada lalu membuktikan bahwa adanya resistensi yang cukup besar dari kelompok kesepakatan diam (silent majority) pemilih terhadap calon dinasti politik.
Kemudian, jangan lupa, bahwa calon dinasti politik yang menang juga tidaklah semua mulus. Ada yang menjadi calon tunggal karena telah memborong semua partai agar mengusung dirinya, sehingga tidak ada lagi calon yang dapat dimajukan partai. Belum lagi, ada 27 dinasti politik dalam Pilkada yang digugat ke Mahkamah Konstititusi.
Nah, apakah rakyat akan meloloskan calon dari politik dinasti dalam Pemilihan Umum 2024 nanti? Kita lihat saja.
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu