Indonesia – Malaysia bersepakat memperkuat kerjasama untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Hal itu sebagai upaya menanggapi kesepakatan politik tentang proposal Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa (UE).
“Telah disepakati akan dilakukan misi bersama ke UE untuk mengomunikasikan solusi dan konsekuensi dari peraturan tersebut,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Usai misi ke UE, kata dia, kunjungan juga akan ke India untuk mempromosikan penggunaan minyak sawit. Hal itu terkait pengakuan ISPO dan MSPO oleh India melalui inisiatif bersama dengan Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS), serta pengenalan GFP-SPO.
Tantangan Global
Airlangga menjelaskan, meski dihadapkan pada kompleksitas tantangan global, perekonomian nasional mampu menunjukkan resiliensi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan hingga 5,31% di tahun 2022.
Salah satu sektor yang menjadi katalis mendorong kinerja ekonomi nasional adalah pertanian. Pertumbuhan ekspornya hingga 6,53% (yoy) dari Rp329,4 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp350,9 triliun pada tahun 2022.
Produksi Minyak Sawit Indonesia
Kinerja solid ekspor pertanian salah satunya didominasi oleh komoditas minyak sawit sebagai urutan teratas ekspor. Produksi minyak sawit di Indonesia sebesar 46,8 juta ton pada 2022.
Sebagian besar produksi digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Pemerintah juga terus berupaya mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui berbagai kebijakan.
“Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi sekaligus menghemat devisa US$10.75 miliar. Dengan mengurangi 34,9 juta ton emisi Gas Rumah Kaca, ini juga akan mendukung transisi Indonesia menuju energi yang adil dan inklusif,” terang Airlangga.
Kerjasama Indonesia-Malaysia
Airlangga juga menuturkan salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia dan Malaysia adalah fokus pada pengembangan petani kecil. Salah satunya dengan meningkatkan penyerapan produk di dalam negeri serta mendorong percepatan hilirisasi.
Penguatan aspek keberlanjutan kelapa sawit melalui skema sertifikasi nasional yakni ISPO dan MSPO juga perlu terus dilakukan. Terlebih saat ini Sekretariat CPOPC juga telah mengeluarkan Global Framework Principles for Sustainable Palm Oil (GFP-SPO).
Pemangku kepentingan domestik juga perlu untuk merumuskan strategi dalam mempertahankan harga remunerasi minyak sawit.
Sebagai produsen minyak sawit global terbesar di dunia, Indonesia dan Malaysia diharapkan memperoleh harga yang menguntungkan bagi berbagai pihak. Serupa dengan penetapan harga, perluasan akses pasar dengan tetap memperhatikan prinsip selektif juga penting dilakukan. Agar dapat mengoptimalkan keuntungan tersebut.
“Kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Menanggapi kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit, pertemuan ini sepakat memanfaatkan keterlibatan dengan negara-negara pengimpor utama melalui dialog kebijakan,” tutup Airlangga.
Editor: Raja H. Napitupulu