Bank Indonesia menentukan empat fokus kebijakan untuk mengamankan ekonomi dan keuangan nasional dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bauran kebijakan tersebut terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas, pro-stability, khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah,” jelas Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Berikut 4 fokus kebijakan bank sentral.
1. Kebijakan Moneter
Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah.
Stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal, didukung operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian.
Termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.
2. Kebijakan Makroprudensial
Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok, yaitu peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya.
Selanjutnya, pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan surveilans SSK.
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional sebagaimana Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal, dengan fokus pada lima program.
Pertama, pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional.
Kedua, pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia.’
Ketiga, pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence.
Keempat, pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.
Kelima, perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas
Kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selanjutnya, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada empat program utama yaitu, pertama pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas.
Kedua, penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar.
Ketiga, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).
Keempat, pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.
Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
Selain itu, Bank Indoensia juga menjalankan Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau antara lain melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Penguatan UMKM dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas UMKM, terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP.
Kemudian, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yg tidak hanya utk mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H. Napitupulu