Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berhasil menurunkan angka kemiskinan di provinsi ini. Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,09 poin yaitu dari 8,42% pada Maret 2022 menjadi 8,33% pada September 2022.
“Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada wartawan, Rabu (18/1/2023), di Medan.
Selain itu angka kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurut Edy Rahmayadi mengalami penurunan. Yang berarti berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan ini, antara lain keberhasilan Pemprov Sumut dalam merespons anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi, sehingga sampai pada Desember, laju inflasi dapat ditahan pada 6.12%.
Kenaikan BBM pada September 2022 menaikkan inflasi sampai 1%, namun pada bulan berikutnya Pemprov berupaya menahan laju inflasi dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako.
Di samping itu juga melakukan intervensi program di sektor rill, berupa bantuan kepada petani, nelayan dan UMKM berupa pemberian bibit dan peralatan.
“Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan BULOG dan distributor pangan, melakukan operasi pasar dan pasar murah terhadap berbagai komoditi terutama komoditi beras yang bertujuan menahan laju inflasi,” papar Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait menambahkan, di samping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Hal itu dilakukan dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM. Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi.
Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut.
“Sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, diharapkan pada tahun 2023, untuk lebih fokus menangani kemiskinan ekstrim,” kata Naslindo.
Penanganan kemisksinan ekstrim itu melalui berbagai program yang ada di setiap OPD, seperti perbaikan rumah, sanitasi, lansia, masyarakat pesisir dan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, serta terus menggalakkan iklim investasi yang kondusif, yang bisa membuka lapangan kerja baru, dan terus mengendalikan inflasi agar tetap terjaga.
“Faktor lain yang mengurangi angka kemiskinan ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III yang dapat tumbuh sebesar 4,97% lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yakni 3,95% dan juga menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 6,16% atau turun sebesar 0,17%,” jelas Naslindo.
Dijelaskannya, penurunan kemiskinan ini juga tidak lepas dari sinergi program yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Sumut,” katanya.*
Editor: Addinda Zen