Home » Kasus Melonjak, Vaksin DBD Tidak Ditanggung BPJS

Kasus Melonjak, Vaksin DBD Tidak Ditanggung BPJS

by Addinda Zen
2 minutes read
Kasus DBD Indonesia

ESENSI.TV - JAKARTA

Memasuki awal tahun 2024, kasus DBD kembali melonjak. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebut, DBD merupakan penyakit musiman. Ia menyampaikan, angka kasus DBD relatif sama dengan tahun lalu dan tidak terlalu buruk.

“Tetapi, yang saya bandingkan dari tahun ke tahun sebenarnya kita not bad. Di Indonesia itu 100-120 ribuan (kasus) setahun. Nah kalau saya lihat, angkanya masih sekitar 11-13 ribu. Jadi, dibandingkan tahun lalu, relatif sama,” jelas Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari Detikcom, Kamis (7/3).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan lonjakan kasus DBD di awal tahun salah satunya disebabkan oleh El Nino dan curah hujan yang terganggu.

“Kemarin kan El Nino, karena kekurangan pangan, curah hujannya terganggu, jadi memang pasti naik,” jelasnya.

Untuk DKI Jakarta, Dinas Kesehatan (Dinkes) melaporkan 627 kasus DBD hingga 19 Februari 2024 lalu. Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyampaikan, peningkatan tajam mulai terlihat di minggu ke-5. Sebaran kasus di DKI Jakarta paling banyak tercatat di Jakarta Barat, yaitu 208 kasus.

Vaksin DBD Indonesia

Kementerian Kesehatan senantiasa mengembangkan inovasi baru pengendalian dengue nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan pengembangan vaksin dengue dan teknologi Wolbachia.

Pengembangan vaksin telah dilakukan sejak tahun 2016. Kala itu vaksin yang dikembangkan adalah vaksin DENGVAXIA untuk mencegah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue serotipe 1,2, 3 dan 4, pada anak usia 9-16 tahun.

Kemudian vaksin kedua adalah vaksin QDENGA. Vaksin ini untuk mencegah demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue serotipe 1,2, 3 dan 4 dengan target sasaran usia 6-45 tahun. Vaksin QDENGA telah mendapatkan izin edar dari Badan POM pada Agustus 2022 dan sedang menunggu rekomendasi dari ITAGI.

Baca Juga  Daerah Perbatasan Harus Dibangun Dua Arah

Namun, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak menanggung biaya trivalent dengue vaccine (TDV) atau vaksin untuk penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Pasalnya, vaksinasi DBD termasuk dalam kriteria upaya kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan otoritas terkait.

“Sehingga vaksinasi DBD di luar tanggung jawab BPJS Kesehatan,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Pengendalian Dengue

Dengue masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Dengue merupakan penyebab utama kasus demam yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Di Indonesia, dengue memiliki sifat endemik-epidemik dengan keterulangan siklus epidemik antara 6-8 tahun secara nasional.

Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 berkomitmen untuk mengendalikan dengue sebagai bagian dari strategi ketiga, yaitu peningkatan pengendalian penyakit.

Target atau indikator demam berdarah dengue (DBD) yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah 90% kabupaten/kota memiliki incidence rate (IR) DBD ≤49/100.000 penduduk pada tahun 2024 yang akan dicapai secara bertahap.

Tahun 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat terdapat 68.996 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga minggu ke-40. Kasus-kasus tersebut dilaporkan terjadi di 464 kabupaten/kota di 34 provinsi. Sementara itu, ada sebanyak 498 jiwa kasus kematian karena DBD yang tersebar di 195 kabupaten/kota di 32 provinsi.

Dikutip dari Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021-2025, pencegahan dengue pada saat ini masih bertumpu pada pengendalian vektor yang memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Terlepas dari upaya-upaya pengendalian vektor yang sudah digiatkan, angka dengue di Indonesia terus bertambah dengan dampak yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

 

 

 

Editor: Raja H. Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life