Kementerian PANRB mendorong Kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar menjadi pelopor Zona Integritas (ZI) Kawasan di Indonesia.
Hal ini karena sebagian besar unit kerja lintas instansi pemerintah di wilayah tersebut telah mendapatkan predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK). Bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
“Di wilayah Pelabuhan Soekarno Hatta terdapat lima unit kerja lintas instansi yang telah meraih predikat ZI dari tujuh unit kerja yang ada,” kata Erwan, Sabtu (7/10/2023) di Makassar.
Menurutnya, ini tugas bersama dalam membangun sebuah kawasan pelayanan publik yang bebas dari KKN dapat diwujudkan.
Kementerian PANRB mendorong semua unit kerja lintas instansi di Pelabuhan Makassar dapat mewujudkan ZI Kawasan yang pertama di Indonesia.
Pembangunan ZI Kawasan ini ditujukan agar dampak reformasi birokrasi dapat langsung dirasakan masyarakat yang menggunakan jasa kawasan terpadu.
Lima unit kerja yang telah mendapatkan predikat ZI tersebut adalah Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar (WBK, 2019).
Kemudian Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan (WBK, 2018); Kantor Imigrasi Kelas I Makassar (WBBM, 2020). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (WBK, 2019).
Terakhir Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (WBK, 2022).
Sedangkan, dua unit yang belum mendapatkan predikat ZI adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.
Erwan menjelaskan, ketujuh unit kerja lintas instansi ini merupakan unit yang bersinggungan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan terciptanya ZI di masing-masing unit kerja, bukan saja hanya akan menciptakan ZI Kawasan. Lebih dari itu, akan menghasilkan pelayanan prima.
Sehingga Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dapat menjadi ujung tombak dalam mendatangkan wisatawan maupun investasi.
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Erwan juga mengingatkan bahwa ZI merupakan program percepatan dari reformasi birokrasi yang memiliki tiga fokus.
Fokus ZI tersebut adalah integritas salam pencegahan praktik KKN, pelayanan publik prima, serta membangun kapabilitas dan akuntabilitas dalam optimalisasi kinerja.
Erwan mengatakan, Kementerian PANRB akan mendampingi dua unit kerja tersebut dan membuat road map untuk mendapatkan predikat ZI.
Untuk Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berdasarkan penilaian dari Kementerian Kesehatan telah mendapatkan predikat WBK mandiri.
Terkait dengan ini, akan didiskusikan lebih lanjut agar dapat diusulkan mendapat predikat WBK secara nasional.
Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar akan dilebur menjadi satu dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang telah memiliki predikat WBK.
Terkait hal ini, Kementerian PANRB akan melakukan asesmen lebih lanjut apakah predikat WBK yang telah diraih dapat dipertahankan atau tidak.
“Semoga harapan ini bisa terwujud dengan komitmen tinggi dari masing-masing unit kerja. Sehingga bisa menghadirkan satu kawasan dengan pelayanan prima yang bebas dari KKN,” harapnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama menyampaikan, pembangunan ZI Kawasan berada di wilayah kerja Kemenhub.
Karenanya, Kemenhub juga memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan ZI Kawasan ini. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu