Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Kasuba didakwa menerima suap dan gratifikasi bernilai Rp100 miliar, pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
“Tim jaksa mendakwa dengan penerimaan suap senilai Rp5 miliar dan USD60 ribu. Disertai penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30 ribu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri,di Jakarta, Kamis (9/5).
Menurut Fikri, Kasuba akan diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate. Berkas perkara pun sudah dikirimkan ke sana.
Mata Uang Rupiah dan Asing
Terkait besaran angka suap dan gratifikasi, Ali mengatakan dana tersebut dalam bentuk mata uang rupiah dan asing. Penahanan Abdul kini menjadi kewenangan pengadilan. Namun, lokasi pemenjaraan sementaranya tidak dipindahkan oleh jaksa.
“Saat ini masih ditahan pada Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK (di Jakarta),” ujar Ali.
KPK kini tinggal menunggu waktu persidangan perdananya Abdul. Penetapan diserahkan kepada majelis hakim.
TPPU
Dalam perkembangan kasusnya, Kasuba kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Total nilai TPPU nya mencapai Rp100 miliar.
“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis. Dilakukan dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar Rp100 miliar,” jelas Ali Fikri sebelumnya.
Misi Meminta Fee
Dalam menjalankan misinya, Kasuba mengenakan tarif tertentu kepada para kontraktor yang memenangkan proyek di daerahnya. Menggunakan banyak pihak sebagai perpanjangan tangan, Kasuba diperkirakan mendapat keuntungan senilai yang didakwakan.
KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini. Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba. Dan lima orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pertama, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH). Kedua, Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI).
Ketiga, Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA). Keempat, ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI). Dan kelima pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).
Editor: Raja H. Napitupulu