Home » KPU: Di Lembaga Pendidikan Boleh Kampanye Tapi Tanpa Atribut Partai

KPU: Di Lembaga Pendidikan Boleh Kampanye Tapi Tanpa Atribut Partai

by Erna Sari Ulina Girsang
2 minutes read
Ilustrasi kampanye. Foto: Image by pch.vector on Freepik

ESENSI.TV - JAKARTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terhadap tiga draf Peraturan KPU (PKPU), di Jakarta, Senin (4/9/2023), yaitu kampanye pemilihan umum, pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

Seperti pada draf PKPU terkait kampanye, KPU menilai perlu untuk menyesuaikan kembali PKPU Nomor 15 Tahun 2023 usai keluarnya Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Pada putusannya MK membolehkan peserta Pemilu berkampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah sepanjang mendapat izin dari penaggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.

Atas putusan ini pula KPU, menurut dia, langsung berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan putusan tersebut berjalan sesuai yang diperintahkan.

Uji publik dihadiri oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik serta Yulianto Sudrajat.

Pada saat membuka kegiatan uji publik, Ketua KPU mengatakan ada beberapa hal dalam ketiga PKPU perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian dilakukan karena adanya putusan lembaga peradilan maupun hasil simulasi yang dilakukan KPU untuk mendukung tahapan Pemilu.

Ada juga penyesuaian pada draf PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Perlu ada penyesuaian dalam hal syarat calon di mana ada putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022 meniadakan syarat pengunduran diri bagi pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Baca Juga  KPU Tutup Pendaftaran Caleg Untuk Pemilu 2024

Pejabat Negara Peserta Pemilu

Pejabat negara hanya diminta untuk mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden.

Terakhir, pada draf PKPU terkait pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Mengacu UU 7 Tahun 2017, sesungguhnya menurut Hasyim tidak ada perubahan dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Hanya saja KPU membuat simulasi pemungutan dan penghitungan suara, berikut durasinya yang tujuannya membuat proses, khususnya penghitungan suara lebih efektif dan efisien.

Dia mengatakan berdasarkan pengalaman lalu, KPU buat simulasi penghitungan suara dua panel, panel 1 (presiden dan DPD), panel II (DPR, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota).

KPU antisipasi biasanya KPPS yang dilatih dua orang kalau sekarang 7 orang dilatih semua dengan demikian pengalaman pengetahuan merata.

Demikian juga Pemilu di luar negeri, pemungutan suara lebih awal, tetapi penghitungan dilakukan bersamaan didalam negeri.

“Di sana pemungutan suara ada tiga metode, TPSLN, KSK, dan pos,” tutup Hasyim.

Sementara itu pada sesi penjelasan lebih rinci, August Mellaz memaparkan isu strategis apa saja yang diatur dalam draf PKPU Kampanye.

Hal yang sama juga dilakukan Idham Holik yang memaparkan isu strategis apa saja yang diatur dalam draf PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara.*

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

#beritaviral
#beritaterkini

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life