Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Dedi Mulyadi, berpeluang untuk menjadi calon Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (04/05/2024).
“Orang yang di samping saya (Dedi Mulyadi) yang dilirik untuk Pilgub Jabar,” kata dia.
Saat itu, Dedi Mulyadi mendampingi Ahmad Muzani sebagai peserta dengan mengirimkan lima ekor sapi dari peternakan miliknya di Lembur Pakuan.
Dedi merupakan salah satu kader terbaik. Mantan Bupati Purwakarta itu dinilai memiliki berbagai kemampuan untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Jabar.
Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai elemen juga telah mendeklarasikan dukungan kepada Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi Nyatakan Siap
Sementara dalam sejumlah kesempatan, Dedi menyatakan kesiapannya untuk maju pada Pilkada Jabar.
Ia mengatakan bahwa saat ini sudah ada persetujuan Partai Gerindra agar dia maju Pilkada Jabar. Meski demikian, keputusan Partai Gerindra untuk kandidat calon gubernur Jabar, akan disampaikan pada Mei ini.
Dedi mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya masih menunggu keputusan Partai Gerindra tentang Pilkada Jabar 2024.
“Kalau ditugaskan oleh partai, kita harus berani mengambil risiko karena ini tugas. Tugas itu kan jangankan jabatan, rumah pun harus kita tinggalkan kalau tugas,” tegas dia.
Kepala Daerah untuk Kepentingan Rakyat
Lebih jauh, Ahmad Muzani menjelaskan, bahwa pihaknya tengah menyiapkan calon kepala daerah yang menjadi perpanjangan tangan. Khususnya untuk kepentingan rakyat kepada pemerintah pusat dan sebaliknya.
“Kita di Gerindra sedang persiapan bakal calon (eksekutif, bukan hanya legislatif). Itu calon-calon bisa jadi sebuah perpanjangan tangan. Khususnya untuk kepentingan rakyat kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada masyarakat,” ujar Muzani.
Ia menambahkan, pilkada merupakan pesta demokrasi dan harapan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang baru dan berkualitas.
Selain itu, pilkada kali ini juga merupakan kontestasi pertama yang diselenggarakan hampir bersamaan dengan pilpres.
“Untuk itu, proses demokrasi yang baru perlu persiapan bagi KPU, Bawaslu, partai politik dan juga rakyat. Sebab, mereka baru saja menyelesaikan pesta demokrasi yakni pemilu dan Pilpres,” imbuhnya.
Editor: Raja H. Napitupulu