Home » Mahasiswa Terlilit Utang demi Cicil UKT, Apakah Keputusan Bijaksana?

Mahasiswa Terlilit Utang demi Cicil UKT, Apakah Keputusan Bijaksana?

by Junita Ariani
1 minutes read
Polemik pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau UKT dengan skema cicilan lewat fintech Danacita menuai banyak kritikan.

ESENSI.TV - JAKARTA

Sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dipertanyakan.

Begitu juga dengan sikap perguruan tinggi ternama milik pemerintah yang memberikan opsi pinjaman online atau pinjol kepada mahasiswa sangat disayangkan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih opsi membayar UKT dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana. Karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara.

Terbukti, kewajiban negara ini tercantum pada pasal 31 ayat 1-5 dalam UUD 1945. Tidak ingin berpolemik berkepanjangan, ia mengusulkan pembaharuan terhadap struktur dan formula anggaran pendidikan.

“Menurut saya, perlu diadakan diskusi kembali tentang struktur dan formula anggaran pendidikan yang 20 persen yaitu sebesar Rp660 triliun kemana saja. Kenapa harus membiarkan problem seperti solusi membayar UKT dengan skema pinjol ini muncul?” ungkap Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Diketahui, anggaran pendidikan yang diambil dari APBN sebanyak 20 persen lebih besar dikelola pemerintah daerah, dibandingkan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek).

Baca Juga  Polemik UKT Kian Memanas, Hetifah: Buat Kebijaan yang Lebih Bijak

Jika menggunakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kemdikbudristek, pemerintah daerah kerap mengabaikan amanat konstitusi ini.

Banyak pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari satu persen tanpa transfer daerah. Sebab itu, Fikri menegaskan pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan isu ini.

“Faktanya di Kemendikbudristek RI pada tahun 2023 hanya (memperoleh anggaran) Rp80 triliun dan tahun 2024 ini sekitar Rp97 triliun dari alokasi pendidikan sebanyak Rp660 triliun. Ini masih jauh. Maka, menurut saya, perlu dibongkar (struktur dan formula anggaran pendidikan),” paparnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak setengah hati membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Mampu membangun infrastruktur secara masif, dirinya berharap pemerintah memenuhi janjinya memperbaiki sektor pendidikan di Indonesia.

“Saya berharap mudah-mudahan nanti ada solusi supaya tidak sampai pinjol untuk pendidikan,” tegas Fikri. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life