Menteri Keuangan/Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, resiliensi ekonomi Indonesia dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian dunia.
Pertumbuhan ekonomi terjaga tumbuh di atas 5% diiringi laju inflasi yang terkendali. Hal ini karena peran APBN 2023 secara optimal menjadi shock absorber. Menahan gejolak ketidakpastian perekonomian global dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
“APBN menjadi instrumen yang mengelola berbagai syok. Ada syoknya karena El Nino, entah karena volatilitas harga dunia, atau karena suku bunga. Atau karena nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah,” ungkap Menkeu.
Penegasan itu disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11/2023).
Menurutnya, peran APBN mengendalikan inflasi ini dilakukan melalui berbagai intervensi dari belanja negara APBN. Baik yang berdampak langsung ke masyarakat maupun penanganan isu supply dari ketahanan pangan dan infrastruktur.
Hal ini tercermin dari alokasi APBN 2023 untuk anggaran perlindungan sosial Rp476 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kemudian, anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun untuk mengendalikan inflasi pangan, anggaran Rp391,7 triliun untuk menurunkan disparitas harga.
Selanjutnya, Rp339,6 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, serta insentif fiskal Rp76,7 miliar.
Tidak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, Pemerintah juga menyiapkan beberapa respon kebijakan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian perokonomian global dan dampak El Nino.
Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta KPM (Keluarga penerima manfaat). Dengan masing-masing memperoleh 10 kg di Bulan Desember.
Ditambah bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023.
Dukungan APBD
Dalam rapat tersebut, Menkeu juga mengatakan, respon kebijakan juga diperuntukkan bagi penguatan UMKM dan sektor perumahan.
Penguatan UMKM dilakukan dengan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan pada sektor perumahan, melalui pemberian PPN ditanggung Pemerintah untuk rumah di bawah Rp2 miliar, sebesar 100% untuk November 2023 hingga Juni 2024.
Kemudian, PPN DTP 50% untuk Juli hingga Desember 2024, melalui bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah selama 14 bulan.
Begitu juga dukungan untuk mengupgrade rumah sejahtera terpadu yang diperbaiki dengan anggaran Rp20 juta per rumah.
Selain APBN, Menkeu berharap dukungan yang sama juga diberikan oleh APBD dalam menyerap syok yang ada dengan menjaga kualitas belanja di daerah.
Dominasi belanja pegawai dapat disesuaikan untuk belanja barang dan jasa agar digunakan untuk memperbaiki dan menetralkan dampak syok.
“Pengelolaan belanja daerah saya harapkan akan betul betul berorientasi pada pelayanan publik mencapai dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Tentu setiap rupiah yang bapak dan ibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujar Menkeu.
Pertumbuhan perekonomian Indonesia kata Menkeu, salah satunya adalah dari bagaimana APBD dan APBN bisa menyumbangkan growth dari sisi belanjanya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu