Home » PBB Sepakat Jadikan Afghanistan Sebagai Negara Damai

PBB Sepakat Jadikan Afghanistan Sebagai Negara Damai

by Erna Sari Ulina Girsang
2 minutes read
Sekjen PBB António Guterres pada Temu Pers, di Doha, Senin (19/2/2024). Foto: PBB

ESENSI.TV - JAKARTA

Sekjen PBB António Guterres mengatakan ada konsensus di antara para delegasi mengenai apa yang perlu dilakukan di Afghanistan. Meskipun Taliban tidak ambil bagian.

Dia mengatakan PBB menginginkan Afghanistan damai, damai dengan dirinya sendiri dan damai dengan tetangganya.

Afganistan, jelasnya, lagi harus mampu memikul komitmen dan kewajiban internasional sebuah negara berdaulat. Hal itu terkait dengan komunitas internasional, tetangganya dan sehubungan dengan hak-hak penduduknya sendiri.

Hal ini disampaikan Gutteres dalam temu pers hasil pertemuan dua hari utusan khusus regional dan nasional untuk Afghanistan,

Dia menjelaskan, ada juga konsensus mengenai proses untuk mencapai tujuan ini dengan memperhatikan proposal yang diuraikan dalam tinjauan independen. Mengenai pendekatan terpadu dan koheren yang dilakukan oleh Feridun Sinirlioğlu, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan 2679.

Kekhawatiran Utama

Hal ini mencakup semua bidang utama yang menjadi perhatian, kata Guterres. Termasuk memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang aktivitas teroris, menjadi lembaga yang inklusif. Yaitu, di mana semua kelompok yang beragam merasa terwakili dalam negara yang benar-benar inklusif.

Baca Juga  Menlu Minta Dubes RI untuk Turki Berkantor di Wilayah Gempa

Kajian ini mencatat pentingnya penegakan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan; dan keprihatinan, namun juga pengakuan atas kemajuan yang dicapai dalam memerangi produksi narkoba dan perdagangan narkoba.

Sekjen PBB juga menggarisbawahi perlunya bantuan kemanusiaan yang efektif kepada negara tersebut, serta pertanyaan jangka panjang mengenai perkembangan Afghanistan di masa depan.

Guterres lebih lanjut mencatat kerja sama yang sedang berlangsung antara Afghanistan dan negara-negara tetangga, seperti perdagangan dan pembangunan infrastruktur, atau pengaturan bilateral dalam memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

“Namun, ada serangkaian pertanyaan kunci yang membuat kita terjebak”, tambahnya.

“Di satu sisi Afghanistan masih memiliki pemerintahan yang tidak diakui secara internasional, dan dalam banyak aspek tidak terintegrasi dalam institusi global dan ekonomi global,” katanya.

Di sisi lain, terdapat persepsi umum internasional mengenai memburuknya hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak perempuan.

Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life