Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan segera menerbitkan peraturan perdagangan di sosial commerce, menyusul polemik soal Tiktok yang menjadi perantara perdagangan user dan diduga banyak menjual barang impor.
Menteri Perdagangan mengatakan dalam waktu dekat ini, Pemerintah akan membuat daftar barang impor yang dapat dijual di platform online.
Pemerintah akan membedakan perizinan usaha untuk pedagang e-commerce maupun social commerce.
Pemerintah, jelasnya, akan menyamakan perlakuan terhadap platform online e-commerce dan offline, dari sisi pengenaan pajak, izin dan beberapa ketentuan perdagangan lain.
Salah satu peraturan yang sedang digodok dan akan diberlakukan, ujarnya, adalah produk impor dengan harga dibawah US$100 atau sekitar Rp1,5 juta dilarang dijual di platform online e-commerce maupun social commerce.
Dilarang Jual Produk Sendiri
Selain itu, lanjutnya, platform digital tidak dibenarkan menjual produksi sendiri. Seperti Facebook, Twitter atau Tiktok memproduksi dan menjual produknya sendiri.
“Misalnya TikTok bikin celana merek TikTok ya nggak bisa,” terang Zulhas.
Lebih jauh, dia menerangkan penerbitan social commerce ini, jelasnya, dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.50/2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terbit September 2023.
Dia mengatakan revisi Permendag soal PMSE sedang dalam pembahasan dan harmonisasi.
Pihaknya menargetkan revisi sudah terbit pada September mendatang.
Harmonisasi, paparnya, dilakukan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kementerian terkait lainnya.
“Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus buat kami”.
“Kalau bisa bulan ini kelar harmonisasinya, September depan jadi,” jelas Mendag Zulhas, kepada media di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (4/8/2023).*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#beritaviral
#beritaterkini