Penduduk Jakarta Mulai Berkurang, Mabes Polri Pindahkan 1.667 Orang ke IKN

Mabes Polri akan memindahkan 1.667 personil ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, untuk tahap pertama.

Terdiri dari jumlah personel kantor pusat (simbol) 700 orang dan jumlah personel pada sistem 967 orang.

Kabagjakum Rojakstra Srena Polri Kombespol Hadiutomo menerangkan, pemindahan personel tersebut sudah dimulai sejak 2022.

“Pada tahap pertama, 1.667 personel bergeser ke IKN di Kaltim,” jelasnya, dalam laman resmi Humas Polri, Jumat (2/5/2023).

Dia mengatakan khusus untuk personel dari kantor pusat, terdiri atas 10 satuan kerja akan pindah secara berharap hingga 2024.

Pindah Nyicil

“Kami sudah mulai menyicil. Sekarang sudah ada yang berpindah”.

“Setiap angkatan dari Akpol sudah ada yang kita tugaskan di sini (Kaltim)”.

“Kemudian dari Sespim juga. Dari Litbangti juga sudah ada,” sambung Hadiutomo kepada wartawan, seperti dikutip Jumat (2/6/2023).

Menurut Hadiutomo, personel Polri akan tinggal dan berkantor bersama presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Dia mengatakan hal ini menjadi permasalahan sendiri.

“Sedangkan, perpindahan menjadi beban, maka dalam asesmen, misalnya eselon 1, misalnya Pak Kapolri pasti pindah. Karena beliau masuk di simbol,” katanya.

Hadiutomo menyebut, masih ada seleksi lebih detail di golongan III ke bawah. Sebab Polri juga perhitungkan masa kerja ketika mereka pindah.

“Apabila masa kerjanya pendek menjadi tidak maksimal. Dan juga keprofesionalan dalam menjalankan tugas. Sehingga ada asesmen dengan pangkat tertentu yang ditetapkan,” katanya

Menurut Hadiutomo, catatan yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi Polri untuk pembangunan di KIPP hingga 2024 adalah desain.

Kondisi ini sesuai rencana jumlah personel yang akan pindah dan luas lahan kantor pusat, poltabes, dua polsek, command center, gedung pelayanan, dan rumah dinas anggota Polri dari kantor pusat.

Jabatannya di bawah eselon 2, polres, dan gedung pelayanan.

Infrastruktur tersebut adalah yang diprioritaskan untuk selesai pembangunan infrastrukturnya hingga 2024.

“Termasuk pemenuhan rumah dinas bagi personel karena kami enggak pindah kalau belum ada rumahnnya,” jelasnya.