Untuk memberantas korupsi di Indonesia, peran dan potensi pemuda sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Salah satunya di lingkungan pesta demokrasi. Menuju Pemilu 2024, pemilih muda terhitung mencapai 60%. Peran meraka tentu efektif dalam menjadi penggerak pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memilih pemimpin yang tepat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat peluncuran Kelas Pemuda Anti Korupsi 2023 di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK, Jakarta, Senin (8/8). Ghufron meminta pemuda Indonesia untuk memilih secara adil berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.
“Pemuda jangan tergiur money politic. Tolak langsung di kesempatan pertama. Pasalnya, satu suara pemuda, bisa menentukan masa depan bangsa hingga 5 tahun ke depan,” kata Ghufron.
Oleh karena itu, lanjut Ghufron, pemuda Indonesia harus lebih aktif dan menjaga integritasnya dalam pemilu 2024 mendatang. KPK atau lembaga penegak hukum lainnya.
“Sekali lagi hanya di dalam kondisi bangsa yang bebas dari korupsi, bahwa kapasitas dan kemampuan Anda akan dihargai dan diberi porsi. Tapi sebaliknya, ketika bangsanya semakin korupsi, yang dinomor satukan isi tasnya. Apakah bangsa seperti ini yang akan dicita-citakan dan memakmurkan? Tentu tidak,” tegas Ghufron.
Tantangan dan Peluang Untuk Indonesia
Sejak tahun 2020 hingga 2035, Indonesia akan menghadapi peningkatan demografis. Peristiwa ini merupakan periode langka di mana proporsi penduduk usia kerja mencapai proporsi yang lebih tinggi. Proyeksi menunjukkan bahwa sekitar 64% dari total populasi akan menjadi usia kerja, membuat grafik tertinggi dalam sejarah negara.
Situasi ini menghadirkan banyak peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan. Peluang, termasuk potensi untuk mendorong inovasi dan mendorong pembangunan ekonomi melalui penggunaan sumber daya manusia usia produktif yang substansial.
“Generasi muda ini dapat menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pesannya.
Di sisi lain, terdapat tantangan yang perlu dimitigasi dan diatasi untuk memastikan pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah memastikan generasi produktif ini berperan aktif dalam pemberantasan korupsi demi cita-cita Indonesia di masa keemasan 2045.
Untuk itu, KPK mengajak sektor kepemudaan – organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan kemahasiswaan, organisasi masyarakat sipil dan komunitas kepemudaan – untuk mengikuti program Kelas Pemuda Antikorupsi 2023 yang dilengkapi dengan pelatihan antikorupsi. Program ini menyasar tiga provinsi, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Bangka Belitung pada September hingga Oktober 2023.
Editor: Nabila Tias Novrianda/Addinda Zen