Polri menegaskan komitmennya untuk tetap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu dilakukan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman dan sukses.
“Bapak Kapolri juga sudah menegaskan untuk netralitas menjadi pegangan bagi seluruh anggota TNI dan Polri untuk tidak memihak kepada partai politik manapun,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, dilansir laman resmi www.humas.polri.go.id, Kamis (5/10).
Diketahui, netralitas anggota Polri sudah diatur dalam undang-undang. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebut Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Yang pasti aturannya sudah ada, sudah jelas. Itu menjadi komitmen bagi Polri untuk dilaksanakan dan ditegakkan. Karena Polri ingin pemilu ini berjalan dengan baik dengan bermartabat dan berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Sandi.
Lebih lanjut Sandi mengatakan polisi aktif harus netral dan tidak berpihak ke manapun. Polri harus dapat menjaga kestabilan dan ketertiban masyarakat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lancar dan damai.
“Yang jelas kalau anggota polisi yang aktif, perintah Bapak Kapolri untuk melaksanakan netralitas dalam pelaksanaan kegiatan apapun,” ungkap dia.
Sebelumnya, Polri menerjunkan sebanyak 2.130 personel untuk mengamankan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mereka akan bekerja sama dengan personel polda di masing-masing wilayah.
“Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu Mabes Polri 2.130 personel,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya belum lama ini.
Ahmad menjelaskan Operasi Mantap Brata 2023-2024 fokus untuk mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi. Durasi operasi itu mencapai 222 hari.*
Email: AleLuna@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaviral
#beritaterkini