Problem Posing Politic: Melampaui Politik Pasar, Meletakkan Basis Bagi Komunikasi Politik

Ilmuwan politik, G. Bingham Powell Jr. dan Robert Dahl sekurang–kurangnya sepakat bahwa kontestasi elektoral yang adil dan jujur adalah salah satu kriteria fundamen untuk menjustifikasi eksistensi demokrasi dalam suatu pemerintahan negara. Kontestasi elektoral atau pemilihan umum menjadi suatu keharusan, karena klaim sebagai negara demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada level normatif, tetapi mesti sampai pada tataran empirik. Demokrasi bukan hanya proposisi atau pernyataan politis, tapi juga adalah praksis politik. Klaim kemutlakan kontestasi elektoral dari Powell dan Dahl, hemat saya, diasalkan dari identitas demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang dari padanya kekuasaan dimandatkan. Karena itu, rakyat mesti memiliki ruang partipasi guna menentukan orang–orang yang akan mewakilinya di kursi kekuasaan. Kontestasi elektoral adalah representasi sekaligus aktualisasi dari konsep partisipasi tersebut. Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat. Kemudian, kepada rakyatlah para politisi harus mempertanggungjawabkan tindakan–tindakan mereka.

Dalam demokrasi, monopoli kekuasaan yang mengarah pada diktatorisme mesti dicegah lewat suatu proses kontestasi atau pemilihan umum yang teratur dan damai untuk memberi peluang bagi terlaksananya rotasi kekuasaan. Kontestasi elektoral atau pemilihan umum adalah instrumen teknis–prosedural untuk menjaring figur–figur yang akan mengisi formasi jabatan publik pemerintahan, khususnya di bidang eksekutif dan legislatif. Baik pada tingkat regional atau daerah, maupun pada skala nasional. Dalam konteks ini, pemilihan umum memegang peranan yang strategis karena kualitas penyelenggaraan negara akan ditentukan oleh output yang dicetak dalam proses kontestasi ini. Karena itu, sebuah pemilihan umum mesti dijalankan secara profesional untuk menghasilkan pemimpin–pemimpin yang berkualitas. Pemilihan umum tidak hanya dimaknai sebagai ritual wajib lima tahunan, tapi lebih dari itu. Ia mesti dimaknai sebagai kerja membangun demokrasi dan kehidupan kolektif warga negara. Maka, pemilihan umum mesti didorong untuk beranjak dari tataran prosedural dan memasuki ranah substantif.

Peran Urgen dan Signifikan Partai Politik

Dalam upaya mewujudkan demokrasi substantif, partai politik (parpol) memiliki peran yang urgen dan signifikan. Secara umum, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota–anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai, dan cita – cita yang sama. Dalam kontestasi elektoral, partai politik membantu menyederhanakan dan memfokuskan pilihan rakyat atau pemilih terhadap kedudukan politik dan program–program kebijakan yang pantas dipilih. Di sini tampak jelas, bahwa orientasi dari keterlibatan partai politik dalam kontestasi elektoral adalah merebut kekuasaan politik sebagai sarana untuk mengartikulasikan program dan kebijakan konstruktif partai guna membangun kehidupan kolektif warga negara. Karena itu, selama masa kontestasi, partai politik sudah harus memiliki blue print terkait langkah-langkah strategis untuk memajukan kehidupan bersama.

Perdebatan dan komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik mesti membicarakan gagasan–gagasan tajam dan berisi untuk membereskan serangkaian persoalan di negeri ini. Namun, alih–alih memasuki ruang perdebatan gagasan, semakin mendekati 2024, politik malah terlihat seperti sinetron untuk ditonton, tetapi tak berisi. Pertemuan–pertemuan politik tak memperdebatkan isu yang dihadapi rakyat. Kalaupun ada pidato yang membicarakan isu–isu tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, isinya juga tak lebih dari sanjungan pada sosok, bukan soal substansinya. Partai politik lebih sibuk mendandan kandidat-kandidat yang diusungnya untuk mendongkrak elektabilitas, dengan ukuran popularitas. Padahal, saat ini popularitas kerap didapat dari isu–isu populis. Maka, masyarakat disuguhi jargon dan baliho, bukan program kerja dan visi.