Problem Posing Politic: Melampaui Politik Pasar, Meletakkan Basis Bagi Komunikasi Politik

Dominasi Politik Pasar dan Kekacauan Komunikasi Politik

Lanskap perpolitikan Indonesia yang dideterminasi oleh muatan-muatan sensasi, ketimbang hal–hal yang substantif, sebenarnya adalah representasi dari menguatnya praktik politik pasar. Pada pengertian politik sebagai pasar, aktivitas politik dimaknai semata–mata ibarat aktivitas jual beli atau pertukaran politik, di mana proses kandidasi politik diukur dari seberapa besar kandidat mendapat dukungan massa (elektabilitas) dan dikenal publik (popularitas). Memang dinamika politik elektoral tak dapat meningggalkan sepenuhnya proses politik dalam pemaknaan politik sebagai pasar. Bagaimanapun, dalam pemilihan umum 2024, pemangku kekuasaan yang terpilih adalah hasil dari pilihan politik warga yang berdaulat, yang pada momen itu berperilaku sebagai konsumen. Karena itu, wajar apabila partai mempertimbangkan kalkulasi pasar dalam logika elektabilitas dan popularitas saat mengusung kandidat.

Persoalannya, dominasi politik pasar meniadakan pembicaraan dan diskursus berkualitas soal tantangan–tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan dan langkah-langkah strategis yang mesti diambil untuk menjawab serangkain tantangan tersebut. Pertemuan–pertemuan politik hanya membicarakan kepentingan–kepentingan pragmatis partai, bukan ide–ide transformatif untuk menghadirkan bonum commune dalam kehidupan publik.

Elektabilitas dan Popularitas Sebagai Parameter Penentuan Kandidat

Partai politik menjadikan elektabilitas dan popularitas sebagai parameter utama untuk penentuan kandidat, dan mengesampingkan kapasitas kandidat dalam menjawab berbagai permasalahan yang mendera bangsa ini. Hal–hal semacam ini terasa wajar, karena politik pasar memang hanya berorientasi pada upaya merebut kekuasaan. Kekuasaan dinobatkan sebagai tujuan tunggal dan final, padahal kekuasaan hanyalah sarana bagi partai politik untuk mengartikulasikan ideologi dan platform partainya lewat program–program dan kebijakan-kebijakan praktis dan konkret. Karena itu, partai politik seyogyanya tidak hanya mengutamakan peluang keterpilihan, melainkan kesinambungan kehidupan republik pasca momen elektoral.

Dominasi politik pasar dalam proses kontestasi elektoral berimbas juga pada kekacauan komunikasi politik. Secara teoritis, komunikasi politik dalam pelaksanaan pemilu merupakan sarana interaksi dua arah (dyadic) antara politisi atau partai politik dengan konstituten atau voters. Politisi atau partai politik berupaya menyampaikan pesan politik agar terpilih atau partai politik tersebut keluar sebagai pemenang atau peraih suara atau kursi terbanyak di legislatif. Di sisi lain, masyarakat atau voters juga dapat menyampaikan aspirasi yang pada akhirnya akan menjadi faktor penting, selain ideologi partai politik, untuk merumuskan program politik atau solusi yang ditawarkan oleh para politisi dan partai politik. Namun, dalam kenyataannya komunikasi politik yang dibangun oleh partai politik cenderung mengabaikan aspirasi rakyat.

Dalam kontestasi elektoral, pengabaian aspirasi rakyat bisa dibaca lewat ketidakmampuan dan ketidakmauan partai politik dalam membaca tuntutan dan kebutuhan publik.