Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana melengkapi 15 kodam yang ada di Indonesia melalui penambahan 22 kodam baru. Pada Rapim TNI Polri 2024 Februari lalu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan, pembangunan kodam di seluruh Indonesia menjadi upaya meningkatkan kinerja di tahun ini. Pembangunan kodam termasuk juga di wilayah IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“TNI AD rencana akan membangun dan menggelar 37 kodam. Dari 37 kodam yang akan digelar, 15 kodam diperkuat dengan korem. Sedangkan 22 kodam tanpa korem di bawahnya. Termasuk pembangunan kodam di IKN dan 2 batalion baru,” jelas Panglima TNI, dikutip dari Detiknews, Selasa (5/3).
Kodam atau Komando Daerah Militer merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam menjadi kompartemen strategis yang menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional. Kini TNI AD telah memiliki 15 kodam yang tersebar di berbagai provinsi.
Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan, banyak permintaan dari masyarakat untuk membuat kodam di wilayah yang ia kunjungi.
“Ya memang, itu ya, kadang-kadang yang bisa bicara sampai ke media orang pengamat, kalau saya kunjungan ke daerah mereka pada minta ya. Jadi ada banyak tempat yang bahkan bilang, ‘Pak, kami siapkan lahannya, Bapak tolong buatkan di sini kodim, batalion, koramil, dan sebagainya’. Karena memang kehadiran kami diperlukan oleh mereka,” jelas Jenderal Maruli.
Berbeda dengan cerita Jenderal Maruli Simanjuntak, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan justru menolak rencana penambahan kodam untuk semua provinsi. Melalui pernyataan ditulis yang dikutip dari CNN Indonesia, penambahan kodam dianggap sebagai pemborosan anggaran pertahanan negara.
“Mabes TNI harus menghentikan rencana penambahan Kodam untuk semua Provinsi Indonesia…penambahan Kodam juga sebagai bentuk pemborosan anggaran pertahanan negara di tengah terbatasnya anggaran untuk pemenuhan dan modernisasi alutsista kita saat ini,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan.
Nihil Urgensi
Dikutip dari Tirto, Pengamat Militer dari ISESS (Institute for Security and Strategic Studies), Khairul Fahmi menyebut tidak ada urgensi untuk TNI AD menambah kodam baru.
“Sayangnya kita belum melihat itu. Sehingga tentu saja, urgensi atas kebutuhan itu juga belum terlihat. Selain keinginan untuk menyetarakan level satuan teritorial TNI dan satuan kewilayahan Polri,” ujar Khairul Fahmi.
Menurut Pengamat Militer, Aris Santoso menyampaikan dugaan penambahan kodam baru bertujuan untuk mengatasi penumpukan jumlah perwira berpangkat Kolonel dan Brigadir Jenderal di TNI. Penambahan kodam baru akan menaikkan pangkat perwira dari Brigjen manjadi Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer). Untuk pangkat kolonel dapat menjabat pos Brigjen di kodam.
“Saya menduga ini untuk memberikan pangkat Brigjen, karena TNI ada surplus kolonel dan Brigjen,” ujarnya, dikutip dari Tempo.
Penambahan kodam akan beriringan dengan penambahan struktur teritorial di bawahnya.
Editor: Raja H. Napitupulu