Rencana penyesuaian tarif sebanyak 15 ruas tol pada awal tahun ini, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali sesuai aturan yang berlaku, kini menuai protes dari kalangan parlemen di DPR RI.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menegaskan pihaknya keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif di 15 ruas jalan tol. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 belum selesai meski Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM dihapus.
Maka dari itu pihaknya meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan tarif tersebut.
“Masyarakat masih membutuhkan ruang untuk bisa bangkit kembali perekonomiannya, apalagi saat ini inflasi juga sedang tinggi dan masyarakat baru mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi sejak September 2022,” kata Suryadi dalam keterangannya, dikutip DPR.go.id, Rabu (18/1/2023).
Suryadi mengatakan rencana kenaikan tarif tol ini akan semakin memberatkan pengusaha logistik. Sebab, menurut data dari asosiasi logistik, secara umum tarif tol porsinya sekitar 37,5% terhadap total kegiatan operasional.
Terlebih, kenaikan tarif tol tersebut bakal menambah beban biaya operasional di samping harga BBM yang naik, harga sewa truk, dan sebagainya.
“Sedangkan data dari asosiasi pengusaha truk menyebutkan bahwa harga sewa truk juga sudah mengalami kenaikan. Harga sewa truk kecil naik sekitar 21%, sedangkan ukuran besar naik sekitar 23 hingga 25 persen,” jelasnya.
Sementara di awal 2023 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sudah menaikkan tarif di beberapa ruas, di antaranya tol Pandaan-Malang yang tarifnya naik sebesar 3,2%. Kenaikan tarif berbasis inflasi ini memang telah diatur dalam Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
“Yang menjadi masalah adalah tarif tol tersebut naik di tengah inflasi yang tinggi. Sehingga, beban masyarakat menjadi semakin meningkat,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Suryadi menjabarkan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik, inflasi bulan lalu mencapai 0,66 persen secara bulanan atau 5,51 persen secara tahunan. Adapun inflasi bulanan 0,66 persen pada Desember 2022, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,09 persen.
Suryadi pun mengingatkan bahwa pemerintah mesti mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan. Dia pun mengusulkan agar tarif tol tidak hanya bisa naik, tetapi harus bisa turun sesuai dengan prestasi standar minimal pelayanan (SPM) yang diberikan.
“Misalnya, ketika terjadi kemacetan atau ketika ada jalan yang rusak maka harus ada diskon bagi pengguna jalan tol,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 15 ruas tol tengah menantikan jadwal penyesuaian tarif tol pada awal tahun ini. Hal itu terungkap dari laporan tahunan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR 2021, setidaknya terdapat 15 ruas jalan tol yang mengalami penyesuaian tarif pada Januari 2023.
Mengacu pada data tersebut, 15 ruas tol yang bakal naik tarifnya pada Januari 2023 yakni Tol Jakarta Cikampek II Elevated, Tol Jakarta Outer Ring Road, Tol JORR Seksi W2S, Tol JORR Seksi W2U dan Tol JORR Seksi E.
Berikutnya Tol JORR Seksi S, Tol JORR Ulujami-Pondok Aren, Tol Akses Tanjung Priok, dan Tol Bintaro Viaduct-Pondok Ranji. Lainnya yakni Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Tol Padalarang-Cileunyi, Tol Palimanan-Kanci, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Semarang ABC, dan Tol Surabaya-Gempol.
*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang