Politik Indonesia saat ini diwarnai dengan perhelatan pemilu 2024 yang digelar tanggal 14 Februari 2024 lalu. Banyak hal yang menarik dan tak biasa menjadi buat bibir masyarakat, salah satunya Latar belakang pendidikan capres dan cawapres. Terutama dua pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang semuanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dilansir dari theconversation, dua pasangan itu ramai dibicarakan di media sosial menjelang pemilu.
Mahfud MD merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sementara Anies Baswedan adalah mantan Rektor Universitas Paramadina sekaligus mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Latar belakang akademik mereka dianggap mampu menarik minat pemilih terdidik, yaitu pemilih dengan tingkat pendidikan tinggi, mengenyam bangku perkuliahan atau bahkan sudah lulus S3.
Namun, exit polls yang dilakukan Litbang Kompas pada hari pencoblosan, 14 Februari 2024, menunjukkan sebaliknya. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka justru lebih unggul dan mampu menarik 44% pemilih dengan latar belakang pendidikan tinggi, disusul Anies-Muhaimin sebesar 33,4% dan Ganjar-Mahfud sebesar 12,5%.
Seperti yang diketahui, Prabowo-Gibran bukan dari kalangan akademisi. Prabowo merupakan alumni Akademi Militer (dulu AKABRI) Magelang, sementara Gibran adalah lulusan dari Management Development Institute Singapura. Di luar dunia politik, keduanya lebih dikenal sebagai pengusaha.
Nilai Etik
Menjelang hari pencoblosan, sejumlah guru besar UGM dan kampus-kampus lainnya di seluruh Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap. Hal ini terkait keresahan para akademisi atas dugaan pelanggaran etika dan nilai-nilai demokrasi yang terjadi selama perhelatan Pemilu 2024. Dimana pelanggaran itu diyakini menguntungkan Prabowo-Gibran.
Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan para guru besar itu tidak mengubah pandangan politik kaum terdidik. Terbukti, mayoritas pemilih berpendidikan tinggi tetap memilih Prabowo-Gibran.
Untuk memahami perilaku pemilih berpendidikan tinggi di Indonesia ini, pendekatan hyper-individualisme (individualisme berlebih) di Amerika Serikat (AS) yang didefiniskan oleh Zachary A. Casey, associate professor dan Ketua Studi Pendidikan di Rhodes College, AS, digunakan sebagai kecenderungan aktor-aktor sosial untuk memandang dirinya sebagai entitas yang terpisah dari kelompok dan lembaga yang lebih besar di sekitarnya.
‘Hyper-individualisme’ dan misi individu
Di AS, sikap hyper-individualisme atau terlalu individualis ini sejalan dengan neoliberalisme yang menempatkan pendidikan sebagai ladang pencapaian pribadi, terutama dalam konteks ekonomi.
Individualisme yang tinggi di Indonesia bisa dilacak melalui kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru yang diinisasi oleh para ekonom alumni University of California, Berkeley, AS: Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Emil Salim, J.B. Sumarlin, Ali Wardhana, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.
Terkenal sebagai mafia Berkeley, para ekonom ini bertujuan meniru pola pembangunan AS di Indonesia di era 1960-an. Pola ini fokus ke pembangunan ekonomi kapitalis berbasis pasar bebas. Kondisi ini memicu timbulnya empat gejala sosial yakni:
1. Memaksa individu fokus kuliah saja
2. Harus cepat lulus karena kuliah mahal
3. Harus cepat lulus supaya bisa segera bekerja
4. Krisis lapangan kerja membuat individu enggan berpolitik
Solusi
Politik Indonesia saat ini mengantarkan Pemilu 2024 kepada babak baru demokrasi dan kematangan demokrasi paslon di Indonesia. Ditandai dengan adanya forum kampanye seperti “Desak Anies” dan “Demokreasi”.
Di luar dinamika paslon, platform seperti Bijak Memilih dan Kawal Pemilu menunjukkan tingginya partisipasi publik pada Pemilu 2024.
Sayangnya, hal-hal diatas mendapat tantangan besar dari majunya teknologi yang pesat. Seperti pengaruh kecenderungan antiintelektualisme, pengaruh media sosial TikTok, dan disinformasi dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam Pemilu 2024.
Untuk mengembalikan kesadaran politik kaum terdidik, perlu dilakukan langkah sistematis untuk menghentikan komersialisasi pendidikan tinggi.
Dengan demikian, kita bisa mengembalikan fungsi universitas sebagai tempat untuk memupuk semangat berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat di kalangan kaum terdidik.
Editor: Raja Napitupulu/Shintya