Pemerintah pusat saat ini tengah memperbaharui data lahan perkebunan kelapa sawit melalui aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIPERIBUN. Aplikasi ini dikelola oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keuagan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Kick Off Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DBH Sawit, Senin (25/9/2023), di Jakarta.
Wamenkeu mengatakan, kelapa sawit menjadi komoditas penting bagi Indonesia, maka peningkatan tata kelola industri kelapa sawit harus terus dilakukan.
Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan tata kelola perkebunan termasuk perizinan dan penyempurnaan data perkebunan.
Serta pembangunan infrastruktur yang nantinya juga menjadi penunjang mobilitas produk sawit.
“Kita mengharapkan pengelola itu, baik dikelola oleh masyarakat petani secara individu maupun yang dikelola oleh perusahaan, (perijinannya) dikelola dengan cara yang baik,” jelasnya.
Pembaharuan data melalui SIPERIBUN ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perizinan usaha perkebunan yang berbasis data dan bebas korupsi.
Kemudian, penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha perkebunan, serta penguatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga Nasional. Begitu juga dengan pemerintah daerah di sektor perkebunan.
Ketiga tujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di bidang perkebunan dan mengoptimalkan usaha perkebunan sebagai salah satu sektor utama perekonomian nasional.
“Ketika nanti kita sudah mulai melihat (data di SIPERIBUN) ini, maka kami akan connect lagi kepada Ibu Bapak di pemerintah daerah. Ibu bapak mengenali nggak perusahaan-perusahaan ini yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau belum dikenali, tolong dicek. Kami di pemerintah pusat pasti akan ngecek,” ujarnya.
Perhatian pemerintah terhadap industri kelapa sawit juga dilakukan melalui BLU BPDPKS.
Tujuan Kelapa Sawit Berkelajutan
Wamenkeu Suahasil mengatakan, program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan memiliki beberapa tujuan. Diantaranya, mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri.
Kemudian, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor. Selain itu juga edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.
“BLU kelapa sawit ini banyak beroperasi di daerah Ibu Bapak sekalian, terutama melakukan replanting. Mohon Ibu Bapak sekalian juga melihat dan juga ikut memantau,” ujarnya.
Suahasil meminta agar hasil pentauan tersebut disampaikan kepada Kemenkeu.
“Silakan, pantauannya nanti disampaikan juga kepada kami bagaimana BLU Sawit bekerja di daerah Ibu Bapak sekalian. Bagaimana supaya kalau diperlukan untuk bisa lebih kuat lagi membantu di daerah Ibu Bapak sekalian,” tuturnya.
Satu diskusi yang cukup hangat mengenai industri kelapa sawit selanjutnya adalah bagaimana industri kelapa sawit ini membutuhkan jaringan transportasi.
Untuk membawa hasil dari buah kelapa sawit dan produk lainnya, termasuk tandan buah segarnya ke sentra produksinya. Lalu dari sentra produksi ke tempat-tempat lain yang menjadi output dari industri kelapa sawit.
“Ini disampaikan terus bahwa jalan-jalan raya kita perlu kita jaga dan perlu dipastikan bahwa dari industri kelapa sawit juga kontribusi kepada perbaikan jalan-jalan raya. Inilah yang terakhir yang kami desain sehingga dana bagi hasil sawit ini ketika diusulkan memang targetnya adalah untuk perbaikan infrastruktur,” pungkas Wamenkeu.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu