Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul Korea Selatan (Korsel) untuk memitigasi risiko terjadinya korupsi. Khususnya dalam pelayanan di instansi tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri saat bertemu Duta Besar Indonesia untuk Korsel, Gandi Sulistiyanto dan para Diaspora Indonesia, Minggu (24/9/2023) di kantor KBRI.
“Kepatuhan pelaporan gratifikasi di lingkungan ASN harus terus ditingkatkan, khususnya pada jabatan diplomat dan atase yang memiliki risiko cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pejabat tersebut mengemban tugas pelayanan publik sekaligus menjalin kemitraan dengan pejabat negara lain,” tuturnya.
Firli mengatakan, tidak jarang, keramahtamahan dan penghormatan dilakukan melalui jamuan dan bertukar cinderamata.
Terutama karena di negara Korea Selatan pun undang-undang anti-gratifikasinya cukup tegas. Yaitu maksimal 30,000 won (Rp350.000) untuk menjamu makan. Kemudian 50,000 won untuk cinderamata, dan 100,000 won untuk sumbangan pernikahan atau melayat.
KPK juga memberikan apresiasi atas kepatuhan pelaporan LHKPN yang dilakukan KBRI Seoul. Menurut catatan KPK, tingkat kepatuhan pengisian LHKPN oleh pejabat di KBRI Seoul baik.
“Tercatat ada 5 orang wajib lapor di sini telah melaporkan harta kekayaannya serta telah dipublikasikan. Namun mengingat seringnya pergantian pejabat di KBRI, kami berharap siapapun yang menjabat dapat diingatkan untuk melapor yang akurat dan tepat waktu,” kata Firli.
KPK selanjutnya juga melakukan audiensi dengan masyarakat Indonesia di Korsel.
Ia juga menyampaikan mengenai bagaimana masyarakat atau diaspora Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, dapat turut serta mendukung upaya pemberantasan korupsi.
Rangkaian kunjungan KPK di Korsel akan dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU dan Pertemuan Bilateral dengan ACRC Korsel.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu