Wakil Presiden/Wapres KH Ma’ruf Amin menilai, sejumlah persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan di tanah air masih menjadi tantangan.
Seperti rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.
“Lebih dari setengah penduduk bekerja masih berlatar pendidikan SMP ke bawah. Kemudian, hampir 60% pekerja yang bergerak di sektor informal mengindikasikan tingkat produktivitas yang masih rendah,” sebut Wapres.
Ia mengatakan itu saat menghadiri acara Penganugerahan Naker Award Tahun 2023 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Jumat (1/12/2023).
Menurut Wapres, digitalisasi juga masih menjadi tantangan lain. Karena telah menimbulkan kesenjangan dan marginalisasi digital. Khususnya bagi pekerja-pekerja yang tidak terampil.
Karena itu, Wapres memaparkan beberapa strategi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, khususnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan agar memastikan penguatan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dari hulu sampai ke hilir.
Dari proses pelatihan, hingga ke tingkat penyerapan tenaga kerja dalam dunia kerja, termasuk untuk memastikan produktivitas tenaga kerja.
Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan bertumpu pada kolaborasi yang baik. Antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
“Ekosistem pembangunan ketenagakerjaan, menuntut peran serta seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari pelatihan, penempatan, hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Dorong Kompetensi Pekerja
Kedua, Wapres menekankan pentingnya para pemberi kerja agar konsisten menjamin hak-hak pekerja. Sekaligus mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan.
Misalnya, dalam hal percepatan penurunan stunting, pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu cakupan layanan yang harus dipenuhi.
“Untuk itu, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi ibu menyusui,” contohnya.
Begitu pula, dengan pemberian kesempatan bagi ibu bekerja untuk tetap bisa memastikan anak balitanya terpantau tumbuh kembangnya di Posyandu. Atau pelayanan kesehatan lainnya.
“Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat diarahkan. Antara lain untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat,” pintanya.
Strategi ketiga, Wapres menekankan kepada seluruh dunia usaha agar senantiasa mendorong pengembangan kompetensi dan karier pekerja, serta optimalisasi teknologi.
Termasuk, mengedepankan prinsip inklusivitas. Di antaranya dengan memberikan ruang dan kesempatan kerja yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas. Serta rekrutmen dengan prioritas pada tenaga kerja lokal.
“Pemanfaatan teknologi seyogianya dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan produktivitas. Tetapi juga untuk mengelola dampak aktivitas perusahaan pada lingkungan dan masyarakat sekitar,” tekannya.
Keempat, Wapres menginstruksikan pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran terkait bidang ketenagakerjaan dengan saksama. Dan, memastikan proses bisnis berjalan sesuai kebijakan ketenagakerjaan.
“Perencanaan ketenagakerjaan mencakup upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan SDM lokal, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan. Antara lain dapat dilakukan melalui Balai Latihan Kerja,” ujar Wapres. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu