Banyak Warga Negara Asing atau WNA yang memiliki rumah, vila, hingga pondok sendiri di Bali ikut menikmati subsidi LPG 3 Kg (kilogram).
Begitu juga dengan masyarakat pendatang yang mencari nafkah di Pulau Dewata dengan cara berjualan makanan hingga UMKM menggunakan LGG 3 kg.
Padahal, mereka tidak masuk dalam hitungan kuota yang berhak menggunakan gas melon itu di Bali.
“Saya lihat di lapangan mereka juga nenteng (membawa) gas. Ini kan harus ada ketegasan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta.
Penegasan itu disampaikan Parta saat peninjauan pangkalan bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati di Denpasar, Minggu (30/7/2023).
“Mereka tidak ber-KTP Bali, tapi menggunakan gas di Bali. Itukan jumlahnya sangat banyak. Jadi, banyak yang tidak berhak terhadap LPG subsidi, tapi menggunakan LPG subsidi,” terang Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Namun, Parta tak merinci lokasi temuan pendatang dari luar Bali dan WNA yang memanfaatkan LPG 3 Kg tersebut. Di sisi lain, ia memastikan stok LPG 3 Kg di tingkat agen dan pangkalan aman.
“Sesungguhnya kuota ada, tapi pengambilannya yang tidak tertib karena ada persoalan kekhawatiran akan tidak adanya gas. Intinya (warga) jangan panik dan jangan mengambil lebih,” tegasnya.
Parta mengingatkan masyarakat yang berpenghasilan cukup, misalnya PNS dan profesi lainnya agar dapat menggunakan LPG 12 Kg.
“Restoran dan hotel di Bali juga gunakanlah (LPG) yang ukuran 12 Kg dan 50 Kg. Jangan membeli gas oplosan,” imbaunya.
Untuk diketahui, hingga kini ada 108 ribuan masyarakat Bali terdaftar yang berhak mendapatkan LPG 3 Kg. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang