Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kembali memperoleh predikat tertinggi wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ketujuh kalinya.
Predikat tersebut atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI.
“Kami bersyukur masih dapat mempertahankan opini WTP ini untuk ketujuh kalinya,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Arifin mengatakan itu, saat acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan. Dan, Laporan Keuangan Hibah Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2022, Senin (7/8/2023).
Peyerahan laporan dilakukan di Ruang Rapat Kantor Tower BPK RI, Jakarta.
Hasil tersebut diperoleh karena Kementerian ESDM selalu berpedoman pada standar-standar akuntansi Pemerintah. Ini sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan produk hukum terkaitnya.
Dalam menyusun laporan keuangan, Kementerian ESDM selalu memperhatikan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kemudian, pengungkapan yang memadai sesuai dengan yang diatur dalam SAP.
Selanjutnya, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
“Dengan memperhatikan aspek-aspek dimaksud, kami telah menjaga kualitas laporan keuangan yang disusun agar dapat tersaji dengan baik. Jauh dari salah saji material, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait,” jelas Arifin.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang setiap tahun dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
BPK RI juga memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN.
Pertahankan Opini WTP
Terkait capaian WTP tersebut, Arifin meminta seluruh jajaran di Kementerian ESDM mempertahankan opini WTP serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK.
Serta tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
“Masih terdapat temuan BPK RI yang perlu kami tindaklanjuti. Selaku auditee. Kami sepakat terhadap temuan pemeriksaan tersebut. Dan, akan melanjutkan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan serta pelaporan keuangan kami ke depan,” sambung Arifin.
Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh menjabatkan hasil pemeriksaan. Di mana menunjukkan bahwa tindak lanjut yang telah selesai pada semester II tahun 2022 sebesar 82,48%.
Atau telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 1.116 rekomendasi dari 1.353 rekomendasi. Hal tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tindak lanjut yang telah selesai pada semester I tahun 2022 sebesar 80,93%.
“Penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2022 sebesar 82,48%. Di atas nilai Indikator Kinerja Utama BPK yaitu sebesar 75%,” terang Haerul.
Haerul mengharapkan peran aktif Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Sesuai dengan kewenangannya.
“Kami mengingatkan kembali kepada Sekretaris dan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk melakukan upaya- secara maksimal. Untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Sehingga LHP dapat memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara,” tutup Haerul Saleh. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang