Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) RI Alue Dohong mengatakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sebuah negara selalu disertai peningkatan emisi, tetapi sangat memungkinkan untuk dikelola dengan baik, sehingga emisi gas rumah kaca dapat berkurang.
Meski demikian, Alue Dohong mengatakan emisi per kapita negara berkembang masih di bawah negara maju. Demikian juga posisi Indonesia masih sejalan dengan negara berkembang lainnya.
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Young Political Leaders (YPL) ke-14 Golkar Institute, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (30/10/2023) khusus peserta di bawah usia 40 tahun.
Executive Education Program For Young Political Leaders (YPL) Batch 14 akan berlangsung hingga tanggal 4 November mendatang.
Dia mengatakan Indonesia dapat menginternalisasi manfaat mitigasi melalui kesehatan yang lebih baik, ketahanan yang lebih kuat dan biaya transisi yang lebih rendah.
Supply side policies, menurutnya, sudah menunjukkan hasil, sementara energi mulai mengejar ketinggalan. Tingkat deforestasi turun secara nyata.
Kemudian, emisi sektor kehutanan dan gambut terhitung melambat sekitar 35% dari Tingkat Emisi BAU.
Untuk mempercepat upaya memangkas emisi, dia juga mengatakan Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan.
Antara lain, adanya skema penetapan hargayang yang lebih menguntungkan untuk energi surya, serte menerapkan prinsip kompetitif untuk pengadaan teknologi energi terbarukan seperti Solar PV.
“Dukungan fiskal langsung untuk perusahaan listrik milik negara PLN akan dikompensasikan jika pengembangan kapasitas terbarukan baru meningkatkan biaya pembangkitan rata-rata,” terangnya.
Tantangan Saat Ini
Lebih jauh, Alue Dohong menatakan tantangan bagi Indonesia saat ini adalah Domestic Market Obligation (DMO) yang memberikan insentif penggunaan batubara dalam pembangkit listrik.
Kemudian, persyaratan konten lokal di panel surya menahan investasi dengan menaikkan biaya. Di sisi permintaan, reformasi sektor listrik sangat penting untuk manfaat ekonomi
Tantangan ini, jelasnya, diharapkan dapat dikendalikan dengan adanya pembatasan yang mengikat secara hukum untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan listrik negara.
Sementara itu, untuk transisi energi ada kelebihan kapasitas batubara yang membebani ekspansi energi terbarukan. Namun, dia menilai kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan pengecualian untuk moratorium pabrik batubara dalam kasus proyek yang sudah disetujui dan proyek penting yang strategis.
“Bisa juga dengan menyesuaikan model pendapatan PLN serta beban utangnya membebani kapasitas keuangannya untuk berinvestasi dalam kapasitas terbarukan,” jelasnya dalam Young Political Leaders (YPL) Batch 13.
Executive Education Program For Young Political Leaders (YPL) Batch 14 dibuka oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dalam sambutannya, Airlangga mengatakan pihaknya berharap generasi muda dapat berkontribusi dalam pemerintahan ke depan.
“Karena Under 40 yang membawa Indonesia 40 tahun ke depan. Under 40 ini yang akan mengawal RPJP 2025-2045. Ini yang akan mewarnai pemerintahan ke depan,” ujar Airlangga.
Di tempat yang sama, Ketua Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily mengatakan YPL ke-14 mempersiapkan generasi muda di bawah 40 tahun untuk nantinya berkontribusi dalam kemajuan bangsa di masa depan.*
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaterkini
#beritaviral