Aksi penyanderaan terhadap kepala desa (Kades) menggemparkan warga Kabupaten Sidoarjo.
Elok Suciati yang menjabat sebagai Kades Sidokepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, disandera warganya sendiri dengan cara digembok di dalam balai desa selama enam jam.
Bu Kades tersebut, baru bisa keluar dari dalam balai desa, setelah polisi datang dan mengevakuasinya.
Warga nekat menyandera kadesnya sendiri, karena kades tersebut dinilai kinerjanya buruk.
Upaya evakuasi bu kades dari aksi penyanderaan tersebut sempat membuat warga yang berada di balai desa kesal, dan berupaya mendekati kades yang dikawal ketat polisi.
Anggota polisi akhirnya berhasil mengevakuasi bu kades, dan dibawa pulang ke rumahnya.
Kades tersebut dilarang keluar balai desa dan juga digembok, karena dinilai sudah sangat mengecewakan warga.
Menurut pengakuan warga, mereka banyak dikecewakan perihal pengurusan progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dianggap Mempersulit Warga
Salah seorang warga bernama Supaat mengaku, bahwa warga kecewa sebab sebagai pemohon PTSL tidak mendapat pelayanan yang serius dari perangkat desa setempat.
“Kades dan perangkat desa, seolah-olah mempersulit warga yang ingin menemui panitia PTSL di balai desa,” ujarnya.
“Karena sudah banyak mengecewakan warga, akhirnya terjadi tindakan menutup balai desa dan menggemboknya, sehingga kades tidak dapat meninggalkan balai desa untuk pulang ke rumahnya.” pungkas Supaat selaku warga desa
Terkait aksi penyanderaan oleh warga yang menimpanya selama enam jam, Elok Suciati masih memilih bungkam.
Situasi di Desa Sidokepung kini sudah kondusif, tetapi polisi tetap bersiaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Komunikasi Intens dan Saling Membantu
Pengamat Sosial Ekonomi Kemasyarakatan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Handiman menilai, tindakan nekad warga terhadap Kades tersebut menunjukkan kekecewaan warga yang sudah memuncak.
Apalagi dalam situasi kesulitan dan tantangan ekonomi yang terus menekan masyarakat saat ini, semakin meningkatkan tensi emosi yang sulit dibendung.
Menurut dia, situasi seperti saat ini memang mudah sekali memantik kemarahan setiap orang. Hampir semua aspek kehidupan makin memberatkan masyarakat secara ekonomi.
“Nah kan harapannya, untuk urusan administrasi yang ditangani perangkat desa dapat meringankan beban masyarakat melalui proses yang cepat dan mudah. Tapi dari ceritanya, yang terjadi justru kebalikannya,” ungkap dia.
Ia mendorong agar setiap pihak dapat mengkomunikasikan permasalahannya secara benar sehingga menghindari kejadian serupa.
“Intinya, semua pihak harus saling membantu. Kan tiidak ada orang yang mau diperlakukan seperti itu, jadi perlu saling menghormati dan saling memperhatikan. Apalagi Kepala Desa kan digaji dari pajak masyarakat sehingga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat juga harus menahan diri untuk mengulangi tindakan itu. Jadi sama-sama harus menghormati,” tegas dia.
Editor: Farahdama A.P/Raja H. Napitupulu