Pengendalian inflasi pangan yang dilakukan kementerian/lembaga terkait, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh stakeholder pangan memiliki kontribusi positif. Angka inflasi pangan nasional mengalami penurunan pada Mei 2023.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo menyampaikan, stabilitas pasokan serta keseimbangan harga komoditas pangan akan dijaga dari hulu ke hilir. Badan Pangan Nasional juga akan mempersiapkan program strategis. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli pangan masyarakat terhadap komoditas pangan pokok.
“Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden, agar keseimbangan dan kewajaran harga baik di tingkat produsen (petani/peternak/nelayan), pedagang, dan konsumen terus dijaga dan dipastikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut penurunan inflasi merupakan hasil evaluasi yang dilakukan kementerian/lembaga terkait.
“Tentunya ini juga hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap minggu bersama Kementerian Dalam Negeri dengan mengumpulkan seluruh Pemda, intansi, dan stakeholder terkait,” jelasnya.
Penurunan Inflasi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara tahun ke tahun (yoy) mengalami penurunan. Pada April 2023, angka inflasi sebesar 4,33%. Sementara pada Mei 2023, turun menjadi 4,00%. Andil sektor pangan pada inflasi melalui kelompok makanan, minuman, dan tembakau, juga menurun (yoy) pada Mei 2023, yaitu berada di angka 1,13%. Pada bulan sebelumnya, berada di angka 1,20%
Arief Prasetyo menegaskan, pihaknya tetap fokus pada strategi pengendalian inflasi ke depan. Strategi ini juga bertujuan mewaspadai fluktuasi harga komoditas yang memberikan andil inflasi selama satu tahun terakhir, seperti telur, beras, telur ayam ras, bawang putih, dan bawang merah.
“Apabila dilihat dari data inflasi bulan ke bulan, Mei 2023 terhadap April 2023, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil inflasi 0,13 persen atau lebih tinggi dibanding andil bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09 persen. Dengan sejumlah aksi yang kita lakukan, di tengah perubahan harga variabel produksi, kenaikan andil terhadap inflasi bisa ditekan tidak lebih dari 0,04 persen. Potensi inflasi ini yang akan terus kita tekan dan pastikan langkah mitigasinya,” jelasnya.
Langkah Pengendalian Daya Beli Pangan
Pemerintah terus menjalankan sejumlah intervensi dengan mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Optimalisasi ini dilakukan melalui penyaluran SPHP BULOG ke seluruh provinsi dengan harga beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini sebagai pengendalian harga komoditas beras, sejak Januari hingga akhir tahun ini.
Badan Pangan Nasional bersama BULOG juga terus menyalurkan bantuan pangan beras bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini bertujuan untuk menjaga daya beli pangan masyarakat. Sampai dengan 4 Juni 2023 telah disalurkan sebanyak 433 ribu ton bantuan beras.
“Jumlah tersebut terbagi ke dalam tahap 3 tahap, tahap 1 telah terealisasi sebanyak 210 ribu ton, tahap 2 sebanyak 172 ribu ton, dan tahap 3 sebanyak 51 ribu ton. Masing-masing KPM akan menerima 10 kg beras per tahapan lenyaluran atau perbulan,” jelasnya.
Bantuan Untuk Pengurangan Stunting
Selain bantuan pangan beras, Badan Pangan Nasional bersama Holding BUMN, Pangan ID FOOD juga melakukan penyaluran bantuan. Bantuan ini berupa telur dan daging ayam bagi 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Selain menjaga daya beli pangan masyarakat, ini juga sebagai langkah pengurangan stunting.
“Ini langkah strategis untuk mengurangi stunting, menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mengendalikan inflasi. Sekaligus menjaga harga telur dan daging ayam di tingkat peternak. Sampai 4 Juni 2023 telah direalisasikan penyaluran tahap pertama sebanyak 1,2 juta paket bantuan atau sekitar 88 persen dari target 1,4 juta KRS,” ungkapnya.
Langkah lainnya yang juga menjadi kunci pengendalian inflasi pangan adalah Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gelar Pasar Murah (GPM). Pasar murah dilakukan bersama dinas urusan pangan, Bank Indonesia, BUMN, dan BUMD. Tahun ini, pasar murah telah digelar di 26 provinsi melalui 48 kali kegiatan. Kemudian, di 117 kabupaten/kota melalui 167 kali kegiatan.
“Secara prinsip FDP adalah melakukan pendistribusian komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit. Ini penting untuk mengatasi terbatasnya pasokan yang berujung fluktuasi harga pangan di suatu daerah. Kita sudah lakukan untuk komoditas gula konsumsi, beras, jagung, dan minyak goreng diantaranya dengan mengoptimalkan Tol Laut,” imbuhnya.
Editor: Dimas Adi Putra