Home » Bahas Pencalonan 8 Dubes LBBP Negara Sahabat, DPR Senggol Embargo Minyak Sawit

Bahas Pencalonan 8 Dubes LBBP Negara Sahabat, DPR Senggol Embargo Minyak Sawit

by Junita Ariani
1 minutes read
pencalonan delapan Dubes LBBP negara sahabat untuk Republik Indonesia.

ESENSI.TV - JAKARTA

Pencalonan 8 Duta Besar atau Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia saat ini sedang dalam pembahasan.

Pembahasan dilakukan Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan (korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus bersama pimpinan Komisi I. Kemudian, perwakilan fraksi-fraksi bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Adapaun 8 negara tersebut yakni Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Republik Angola, Kerajaan Swedia. Republik Islam Iran, Republik Demokratis Rakyat Laos, Republik Siprus, Republik India dan Republik Argentina.

“Tadi kita telah membahas 8 dubes yang akan ditempatkan di Jakarta. Kebetulan seluruhnya berkantor di Jakarta,” kata Lodewijk, Rabu (12/7/2023).

Dikatakannya, Angola yang tadinya di Singapura, sudah mau membuka kantor di Jakarta.

“Nah dari 8 Dubes ini ada tiga Dubes yang dari Eropa. Pertama dari Britania dan Irlandia Utara. Kemudian Siprus, dan Swedia. Nah ini yang menjadi perhatian kita,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Baca Juga  25 Pejabat di Sekretariat Jenderal DPR Dilantik, Sekjen: Terciptanya Parlemen Modern

Ketiga negara Eropa ini, kata Lodewijk, menjadi perhatian. Lantaran, adanya larangan terhadap produk kelapa sawit yang dihasilkan Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa.

“Karena sementara ini kan kita ada isu menarik. Pertama kita di-banned embargo terkait minyak sawit, yang mereka ingin minyak bunga matahari ya. Bunga matahari sebanyak berapapun kan pasti kalah lah dengan sawit yang satu tandan saja bisa jadi berapa liter katakan demikian,” tuturnya.

Isu berikutnya yakni, terkait ‘International Monetary Fund’ (IMF). Yang juga meminta Indonesia untuk mempertimbangkan kembali mengenai kebijakan hilirisasi tambang.

Yaitu terkait pelarangan ekspor hasil tambang mentah tetutama nikel. Kebijakan hilirisasi ini dibuat Indonesia agar dapat meningkatkan nilai tambah komoditas nikel.

Ia berharap tiga Dubes tersebut dipengaruhi sehingga mereka bisa ngomong ke pemerintahnya masing-masing. Kenapa Indonesia mengambil kebijakan tersebut. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life