Home » Benarkah Pemerintah Bisa Mengantisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia?

Benarkah Pemerintah Bisa Mengantisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia?

by Junita Ariani
1 minutes read
Harga minyak dunia diperkirakan mengalami kenaikan sebagai imbas eskalasi konflik antara Israel dan Palestina.

Harga minyak dunia diperkirakan mengalami kenaikan sebagai imbas eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Dan, itu ditambah dengan kebutuhan minyak menjelang musim dingin yang diproyeksikan kerek inflasi secara global.

Namun, Pemerintah optimis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dalam keterangan persnya, Rabu (18/10/2023) di Jakarta.

Menurutnya, perang timur tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun jika perang berlangsung lama akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor bahan bakar minyak (BBM) RI.

“Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel. Namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh,” jelas Tutuka.

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia.

Selain itu juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama.

Dorong Revisi Perpres 191/2014

Pemerintah juga kata Tutuka, mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Baca Juga  Presiden Jokowi Resmikan Model Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite. Juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.

“Saya mengimbau, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya,” tegas Tutuka.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah.

Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.

Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code, bisa mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat. Dan, itu bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina.

Selain itu juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website. *

#beritaviral
#beritaterkini

Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life