Hasil survei menunjukkan, sebagian rakyat Indonesia menilai pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto adalah bentuk politik dinasti.
Survei Litbang Kompas pada 16-18 Oktober 2023 menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden menyebut majunya Wali Kota Solo Gibran di Pilpres 2024 karena campur tangan Presiden Joko Widodo dalam melakukan politik dinasti.
Dari hasil survei juga diketahui bahwa sebagian besar rakyat menyesalkan politik dinasti dan memandang negatif terhadap perilaku ini dalam mendapatkan kekuasaan.
“Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat,” jelas Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Politik Dinasti Jokowi
Sebenarnya, perilaku politik dinasti Jokowi sudah mulai terlihat saat Gibran dimajukan menjadi Wali Kota Solo bersamaan dengan menantunya, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan tahun 2020.
Bagaimana tiba-tiba Gibran dan Bobby muncul sebagai pemimpin muda dan menyingkirkan kader PDI Perjuangan yang telah memiliki rekam jejak positif.
Sebenarnya ada sosok Wakil Wali Kota dan Wali Kota dengan jejak rekam positif, seperti eks Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo dan eks Wali Kota Medan Akhyar Nasution.
Contohnya, Akhyar Nasution Wakil Wali Kota Medan (2016–2019) dan Wali Kota Medan (2019–2021) yang adalah kader PDI Perjuangan. Namun akhirnya hengkang ke Partai Demokrat karena PDIP memajukan nama Bobby Nasution.
Namun, jalan Gibran jadi cawapres sebenarnya tidak semudah menjadi Kepala Daerah karena Undang Undang Pemilu mengharuskan capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun.
Dugaan Keterlibatan MK
Tapi ternyata, amanat Konstitusi yang telah ada ini tidak mengurungkan politik dinasti. Tidak tanggung-tanggung, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah peraturan melalui gugatan seorang mahasiswa dari Surakarta. Kini, capres dan cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun asalkan pernah dan sedang menjadi Kepala Daerah.
Keputusan ini menuai kontroversi di masyarakat. Masih dari Survei Litbang Kompas, khusus survei kepada responden yang mengetahui Ketua MK adalah adik ipar Presiden Jokowi. Sebanyak 57,6 persen menilai bahwa putusan ini tidak adil karena sangat menguntungkan kepentingan keluarga.
Sedangkan, dari total responden baik yang telah tahu hubungan kekerabatan Jokowi dengan Ketua MK dan yang belum tahu. Sebanyak 49 persen tetap menilai bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan MK tersebut.
Survei Litbang Kompas itu dilakukan dengan mewawancarai sebanyak 512 responden dari 34 provinsi, di mana ditentukan secara acak sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Survei Litbang dilakukan secara independen dari sisi teknis maupun biaya yang sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
Abaikan Generasi Berkualitas
Politik dinasti juga mengabaikan banyaknya para sosok pemimpin di Indonesia yang sudah teruji dan terbukti berprestasi mengerjakan proyek-proyek besar, baik di pemerintahan maupun swasta nasional dan internasional.
Padahal, Indonesia memiliki banyak tokoh yang layak menjadi presiden dan wakil presiden, baik yang independen maupun yang sudah masuk ke dalam partai politik.
Diantaranya, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan para ketua umum partai, seperti Airlangga Hartarto yang menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan memiliki pengalaman sebagai birokrat.
Jika kita bandingkan berdasarkan pilihan rakyat saat ini, hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 16-18 Oktober 2023 menunjukkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir memiliki elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Gibran.
Hasil Survei
Hasil survei cawapres Erick paling banyak dipilih, yaitu 40% responden, Gibran hanya setengahnya, yaitu 20,9% dan Khofifah 14,8%.
Jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto dan bersaing dengan dua pasangan capres dan cawapres lain, Prabowo Subianto – Erick 39% unggul atas Ganjar Pranowo – Mahfud 27% dan Anies-Muhaimin Iskandar 19,2%, sekitar 14,7% belum
menunjukkan pilihannya.
Sedangkan, jika dipasangkan dengan Gibran, Prabowo Subianto – Gibran mendapatkan dukungan suara 35,9%, Ganjar Pranowo – Mahfud 26,1% dan Anies-Muhaimin Iskandar 19,6%, serta sekitar 18,3% belum menunjukkan pilihannya.
Survei lain, Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs juga merilis hasil elektabilitas calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 untuk Prabowo Subianto. Hasilnya, nama Erick Thohir 24,86% mengungguli Gibran Rakabuming Raka.
Survei dilakukan pada 1-10 Oktober 2023 di 34 Provinsi di Indonesia, dengan responden survei sebanyak 2.039. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka melalui aplikasi Ipsos Ifield, margin of eror ±2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Tidak Memberikan Teladan
Politik dinasti yang sedang dipertontonkan menuai kritikan dari berbagai kalangan, mulai dari budayawan, politisi, akademisi hingga pengamat komunikasi dan politik.
Budayawan Butet Kartaredjasa mempertanyakan tauladan apa yang dapat dipelajari oleh generasi muda atas perilaku politik ini? Padahal, dia menilai seharusnya para pemimpin memberikan contoh yang baik kepada anak-anak muda.
“Pembelajaran apa? Pembelajarannya adalah, please, jadilah manusia-manusia yang instan, masak kayak gitu satu pembelajaran yang baik. Please, kamu menjadi calon pemimpin bangsa, bukan karena kualitas bekerja dan prestasi. Tetapi karena kamu anak siapa,” jelasnya.
Pelanggaran Kode Etik Serius
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi menilai, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, melanggar etika politik yang serius.
Kepada wartawan, di Jakarta, pekan ini, dia mengatakan pencalonan Gibran Rakabuming dalam Pilpres 2024 menyisakan persoalan serius terkait etika politik. Yang paling utama adalah sehubungan dengan kontroversi dalam keputusan MK sebelumnya.
Dia bahkan menilai secara etika, Gibran seharusnya tidak perlu menerima tawaran ketika hendak digandeng oleh Prabowo. Sebab dia kader PDI Perjuangan yang telah memiliki capres dan cawapres untuk diusung dan dimenangkan bersama di Pilpres 2024.
Berdasarkan etika politik, tambahnya lagi, seharusnya, Gibran ikut terlibat langsung dan membantu pemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Hal ini, jelasnya, memang sudah menjadi etika politik bahwa kader itu harus berjuang untuk memenangkan calon presiden yang dipilih partainya. Sama halnya yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan ketika dirinya maju menjadi Calon Wali Kota Solo.
Demikian juga, ketika Joko Widodo maju sebagai Wali Kota Solo dua periode, Gubernur DKI Jakarta satu periode dan Presiden RI selama dua periode.
“Peristiwa politik ini adalah sesuatu yang amat disayangkan. Karena memberikan efek buruk bagi demokrasi maupun kontestasi politik dalam banyak hal,” tegas Airlangga Pribadi.
Pembelajaran Politisi Muda
Padahal seharusnya, politisi muda tampil murni bersih sesuai keinginan kaum milenial dan Gen Z. Bukan dimunculkan ke dalam sebuah prosesi politik yang penuh dengan penghancuran atas trias politica.
Senada dengan Airlangga, Pakar Politik, Ikrar Nusa Bakti mengatakan secara etika berpolitik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming seharusnya mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).
“Ya secara naluri moral ya mundur lah. Gimana masa dia (Gibran) masih di PDIP terus maju dengan partai lain,” kepada wartawan, di Jakarta, Senin (23/10/2023).*
Praktik “Pembunuhan” Etika Berbangsa
Realita sebenarnya, telah terjadi praktik-praktik “pembunuhan” etika berbangsa yang telah dilakukan oleh para kader partai politik lewat praktik-praktik korupsi mereka. Sebut saja, partai politik yang mengusung Presiden Jokowi selama 2 periode, PDI Perjuangan (PDIP).
Praktik Koruptif
Cukup masif kader-kader PDIP secara nyata melakukan korupsi, seperti pada kasus-kasus krusial. Misalnya, kasus korupsi bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Jualiari Batubara justru saat Indonesia mengalami pandemi Covid-19.
Lalu korupsi Harun Masiku yang ingin masuk Senayan lewat skema pergantian antar waktu (PAW), dan beberapa korupsi lainnya yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah dari partai itu. Tak dapat dipercaya publik bahwa Polri dan KPK seolah tak mampu menangkap seorang Harun Masiku, padahal memiliki sumber daya memadai.
Mungkinkah Presiden Jokowi sudah muak dengan perilaku koruptif itu? Sementara dirinya sebagai ‘petugas partai’ kemungkinan ‘diharuskan’ untuk melindungi para koruptor tersebut. Apakah mungkin Presiden Jokowi akhirnya menyerah dengan perilaku itu? Sehingga dia ingin ada pihak yang akan menangkap dan menghukum para koruptor itu? Maka, apakah ada potensi sikap “cawe-cawe” Presiden Jokowi dalam kontestasi Capres-Cawapres 2024 bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia? Namun, bukankah koruptor merupakan pelanggar etika sosial yang sama berbahayanya dengan pelanggar etika politik yang saat ini terjadi?
Penutup
Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Gibran Rakabuming Raka dalam konstestasi Pemilu Capres-Cawapres 2024 memberikan harapan besar hadirnya generasi muda bangsa. Sebagai generasi muda, Gibran diyakini mampu berkolaborasi mendukung generasi-generasi yang lebih muda untuk bersama membangun Indonesia. Namun harus diingat, semangat dan kemampuan seseorang tidak serta merta membuatnya dapat diterima. Khususnya dalam kultur Indonesia yang menjunjung tinggi etika sosial. Didalamnya terdapat etika politik yang harus dimiliki setiap pemimpin bangsa.
Email: ernasariulinagirsang@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu
#beritaviral
#beritaerkini