Pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih presiden (baca: Pilpres) telah usai sejak 14 Februari 2024 lalu. Banyak kisah pembelajaran yang dapat dipetik menjadi pengalaman sejarah bangsa menjalani persaingan kedepan.
Budayawan asal Yogyakarta, Gus Nas coba menarasikan perspektifnya tentang infantilisasi demokrasi khususnya pasca Pilpres 2024. Berikut nukilannya.
Infantilisasi Demokrasi
Demokrasi di Indonesia masih terbilang muda dan masih dalam tahap perkembangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah infantilisasi demokrasi. Yaitu kecenderungan untuk memperlakukan rakyat seperti anak-anak yang tidak mampu berpikir dan bertindak secara mandiri dalam proses demokrasi. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kegagalan pendidikan politik dan rendahnya kesadaran politik masyarakat.
Infantilisasi demokrasi merujuk pada kecenderungan untuk memperlakukan rakyat sebagai anak-anak yang tidak mampu memahami proses demokrasi yang kompleks. Hal ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk patronase politik. Di mana para politisi dan elit politik lainnya memperlakukan rakyat sebagai pemilih yang mudah dimanipulasi dan tidak mampu membuat keputusan politik yang rasional.
Faktor-faktor yang Menyebabkan Infantilisasi Demokrasi di Indonesia
Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap infantilisasi demokrasi di Indonesia, di antaranya:
Pertama, kurangnya pendidikan politik. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang demokrasi dan hak-hak politik mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan politik yang berkualitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Kedua, budaya politik yang paternalistik. Budaya politik Indonesia yang cenderung paternalistik, di mana rakyat tunduk pada otoritas pemimpin, juga berkontribusi terhadap infantilisasi demokrasi. Hal ini membuat rakyat enggan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka.
Ketiga, media massa yang tidak independen. Media massa di Indonesia sering kali bias dan tidak independen, sehingga tidak memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat tentang proses demokrasi. Hal ini membuat rakyat mudah dimanipulasi oleh informasi yang disebarkan oleh politisi dan elit politik lainnya.
Keempat, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga berkontribusi terhadap infantilisasi demokrasi. Hal ini membuat politisi dan elit politik lainnya merasa tidak perlu takut untuk melanggar aturan dan norma demokrasi, karena mereka yakin bahwa mereka tidak akan diadili atas perbuatan mereka.
Kelima, pengaruh oligarki. Oligarki masih memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Indonesia. Hal ini menyebabkan politik Indonesia menjadi transaksional dan tidak berpihak pada rakyat.
Dampak Negatif Infantilisasi Demokrasi
Infantilisasi demokrasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Pertama, menurunnya partisipasi politik. Rakyat yang merasa diperlakukan seperti anak-anak akan cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Seperti pemilu dan demonstrasi.
Kedua, meningkatnya apatisme politik. Apatisme politik adalah sikap tidak peduli terhadap politik. Infantilisasi demokrasi dapat menyebabkan rakyat menjadi apatis terhadap politik. Karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan bahwa mereka tidak dapat membuat perbedaan.
Ketiga, memperkuat politik identitas. Politik identitas adalah politik yang didasarkan pada identitas kelompok, seperti agama, ras, etnis, atau suku. Infantilisasi demokrasi dapat memperkuat politik identitas. Karena rakyat yang merasa diperlakukan seperti anak-anak akan cenderung mencari perlindungan dan identitas dalam kelompok mereka sendiri.
Keempat, memudahkan manipulasi politik. Rakyat yang diperlakukan seperti anak-anak akan cenderung mudah dimanipulasi oleh politisi dan elit politik lainnya. Hal ini dapat menyebabkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Solusi untuk Mengatasi Infantilisasi Demokrasi
Untuk mengatasi infantilisasi demokrasi di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, di antaranya:
Meningkatkan pendidikan politik
Penting untuk meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan politik ini harus memberikan pengetahuan tentang demokrasi, hak-hak politik. Dan bagaimana cara berpartisipasi dalam proses demokrasi.
Membangun media massa yang independen
Media massa yang independen sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat tentang proses demokrasi. Hal ini dapat membantu rakyat untuk membuat keputusan politik yang rasional.
Memperkuat penegakan hukum
Penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa politisi dan elit politik lainnya tidak melanggar aturan dan norma demokrasi. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi.
Mendorong partisipasi politik
Penting untuk mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia dalam proses demokrasi, seperti pemilu dan demonstrasi. Hal ini dapat membantu rakyat untuk merasa bahwa suara mereka didengar dan bahwa mereka dapat membuat perbedaan.
Membangun budaya politik yang partisipatif
Masyarakat harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti organisasi politik, menghadiri rapat-rapat desa, dan mengikuti pemilihan umum.
Melawan oligarki
Oligarki harus dilawan agar tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat KPK, mendorong reformasi politik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya oligarki.
Infantilisasi demokrasi adalah masalah yang serius yang perlu diatasi untuk membangun demokrasi yang sehat dan kuat di Indonesia. Dengan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak, infantilisasi demokrasi dapat diatasi dan rakyat Indonesia dapat menjadi partisipan yang aktif dan kritis dalam proses demokrasi.
Semoga!
Penulis: Gus Nas (Budayawan)
Editor: Raja H. Napitupulu