Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bantahan atas dugaan intervensi yang dilakukan jajarannya pada hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 mendatang. Dugaan intervensi KPU pusat pada anggota KPU tingkat provinsi disampaikan dalam konferensi daring oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih pada Minggu (18/12).
Mochammad Afifuddin, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambahkan bahwa apabila ada titik yang disebutkan, akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh jajarannya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
Kronologi dijelaskan juga dalam penyampaian dugaaan intervensi itu. Dimulai dari verifikasi faktual partai politik dilakukan pada 5 November 2022, KPU kabupaten dan kota menyerahkan hasilnya pada KPU tingkat provinsi. Pada 6 November, KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik untuk seluruh kabupaten dan kota melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Praktik indikasi kecurangan pertama diduga terjadi pada 7 November 2022, ketika penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik telah dijadwalkan KPU provinsi kepada KPU pusat. Anggota KPU pusat kemudian mendesak KPU provinsi untuk mengubah status verifikasi partai politik tertentu melalui panggilan video. Perubahan yang diminta saat itu adalah partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat, diubah menjadi memenuhi syarat. Hal ini yang kemudian ditolak oleh KPU provinsi.
Editor: Addinda Zen