Ketua DPR Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk UMKM tahu dan tempe.
DPR kata Puan, akan memperjuangkan bantuan bagi UMKM tahu tempe, terutama terkait dengan bahan baku produksi.
“Masalah sangat kompleks, harus berkoordinasi dengan kementerian terkait. Karena ini masalah ada di Pemerintah, di eksekutif,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Menurutnya, sejumlah pelaku UMKM tahu dan tempe di Kampung Kalitaman yang ditemuinya menyampaikan aspirasi mereka.
“Permasalahan utama yang dihadapi mereka masih sama seperti sebelum-belumnya, yakni bahan baku kedelai. Yang harganya cukup tinggi dan sering sulit didapatkan,” kata Puan.
Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan solusi komprehensif dan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.
Di Salatiga sendiri, pelaku UMKM mendapat bantuan subsidi untuk bahan baku kedelai. Subsidi seperti ini kata Puan, seharusnya juga bisa diberikan bagi pelaku UMKM tahu tempe lainnya di daerah lain.
“DPR akan memperjuangkannya kepada Pemerintah,” ucap Puan.
Puan mengatakan, di Salatiga, subsidi diberikan Rp300 juta untuk 150 ton, tapi ini dilakukan hanya untuk sementara.
“Saya juga berharap ini bisa dilakukan di semua daerah di Indonesia yang banyak UMKM tahu tempe,” ujar mantan Menko PMK itu.
“InsyaAllah akan kita perjuangkan, kalau belum ada solusi terbaik. Kita akan carikan solusi sementara, ada subsidi buat UMKM tahu dan tempe,” sambung Puan.
Ketergantungan Kedelai Impor
Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor kata Puan, juga menjadi salah satu masalah yang selalu menghantui produsen tahu tempe.
Karenanya, Pemerintah didorong untuk memberikan solusi komprehensif dan menggenjot produksi kedelai dalam negeri.
Ia mengatakan, pemangku kebijakan harus mendukung kemajuan usaha mikro kecil dan menengah. Untuk itu, semua stakeholder terkait diminta bekerja sama memberikan jalan terbaik bagi berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM tahu dan tempe.
“Tentu saja DPR akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait karena harus segera dicarikan jalan keluarnya. Nggak bisa Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat saja, harus bersama-sama,” tutup Puan. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu