Indonesia telah menjalani satu bulan pertama tahun 2023, sejumlah rintangan pemerintah mengelola APBN sudah mulai terlihat.
Namun, rintangan pemerintah mengelola APBN diyakini dapat diatasi, setidaknya diminimalkan dampaknya karena telah diantisipasi terlebih dahulu.
Ini dia empat rintangan Pemerintah dalam mengelola APBN tahun 2023, menurut ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, dalam Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook Q1 2023.
Berikut penjelasannya.
1. Mempertahankan peran APBN sebagai shock absorber
Rintangan pertama adalah mempertahankan peran APBN sebagai shock absorber atau memberikan kenyamanan dalam menstimulus perekonomian.
Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai shock absorber saat ini juga meningkat, terutama dalam menghadapi risiko global yang juga semakin menguat.
Berkat kombinasi kebijakan yang baik dan faktor keberuntungan, Pemerintah Indonesia dapat
mencapai defisit fiskal di bawah 3% pada tahun 2022.
Dengan upaya konsolidasi fiskal yang berkelanjutan, menjaga defisit di bawah 3% dari PDB pada tahun 2023 mungkin akan sulit, tetapi masih dapat dicapai.
2. Meningkatkan Penerimaan Negara
Penerimaan negara kemungkinan tidak akan setinggi tahun 2022 karena harga komoditas diperkirakan akan turun akibat permintaan global yang menurun.
Prospek suram dari potensi resesi global dapat semakin mengoreksi harga komoditas, sehingga penerimaan pemerintah pada tahun 2023 mungkin akan terbatas.
Oleh karena itu, untuk mempertahankan tingkat defisit di bawah 3%, Pemerintah harus fokus pada strategi mengoptimalkan pendapatan dengan menerapkan reformasi pajak.
Pemerintah juga perlu mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang stabil dalam jangka panjang yang efektif.
3. Memperkuat Kualitas Belanja
Rintangan lainnya adalah memperkuat kualitas belanja atau mempromosikan spending better.
Fokus belanja Pemerintah seharusnya pada efektivitas biaya dan belanja prioritas, yaitu SDM, infrastruktur dan reformasi kelembagaan.
Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Mencermati alokasi komponen belanja, belanja pemerintah di bidang kesehatan dan jaminan sosial berkurang cukup besar.
Anggaran untuk kedua pos ini masing-masing turun sebesar 16% dan 5% dibandingkan dengan alokasi tahun lalu.
4. Mengelola anggaran kesehatan
Dari sisi kesehatan, penurunan ini terjadi karena sudah tidak tersedia lagi anggaran kesehatan khusus penanganan Covid-19 di tahun ini.
Hal ini sejalan dengan program PEN yang telah berakhir di 2022 sejak kasus pandemi yang terkendali.
Namun, Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan reformasi kesehatan dengan meningkatkan belanja kesehatan rutin untuk tahun 2023.
Reformasi kesehatan terutama melakukan transformasi sistem kesehatan nasional dan mempercepat pengurangan stunting.
Sejalan dengan itu, meskipun belanja untuk jaminan sosial mengalami penurunan nilai karena tidak adanya program PEN pada tahun 2023.
Namun, jumlah anggaran yang dialokasikan cukup besar dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.
Anggaran kesehatan diarahkan untuk meningkatkan basis data penerima bansos dengan mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Inilah empat rintangan pemerintah mengelola APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun ini.*
Editor: Erna Sari Ulina Girsang
#berita viral
#beritaterkini