Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluhkan penggunaan keuangan negara yang tidak tepat sasaran. Anggaran yang harus untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
Menurut Jokowi penggunaan uang negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran terjadi di beberapa provinsi maupun kabupaten/kota.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat. Saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana. Tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas,” ujar Presiden.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022. Dan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Hal ini menurut Jokowi tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat, yaitu anggaran diserap dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Jokowi juga mengakui hal semacam ini banyak ditemukan di berbagai anggaran lainnya. Seperti anggaran UMKM di sebuah daerah yang 80 persennya habis digunakan untuk honor hingga perjalanan dinas.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Mengawal Belanja Keuangan Negara
Presiden mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran.
Ia meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden.
Pengawalan tersebut menurut Jokowi perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya. Sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
Presiden juga mendorong penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah. Seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Presiden. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang