Home » Kampanye Politik dan Industri Film Sama-sama Berbiaya Mahal

Kampanye Politik dan Industri Film Sama-sama Berbiaya Mahal

by Administrator Esensi
2 minutes read
oscars statuette 1615297865

ESENSI.TV - JAKARTA

Kampanye untuk Academy Awards atau Oscar sama halnya dengan kegiatan untuk menggalang suara pada jabatan publik. Keduanya, memiliki kemiripan, karena sama-sama menguras anggaran yang besar dengan tujuan untuk bisa menang. Kampanye politik yang mahal merupakan rahasia publik.

Dalam dunia bisnis film bahkan semuanya akan terlihat berpura-pura. Kampanye tidak boleh terlihat seperti sedang meminta dukungan, tetapi hanya perlu melakukan percakapan artistik dengan orang-orang.

Kampanye Mahal

Hollywood dan perusahaan produksi menyewa ahli strategi serta konsultan untuk menjalankan kampanye Oscar. Jutaan dolar dihabiskan hanya untuk menarik perhatian pemilih agar film hasil produksinya bisa menang.

Tahun 2016, diperkirakan 3 juta dolar hingga lebih dari 10 juta dolar dihabiskan untuk membujuk para pemilih. Para konsultan kampanye tersebut tentu akan mendapat bonus jika film jagoannya berhasil menang.

Aktris Susan Sarandon mengatakan, kampanye untuk pemenangan Oscar hanya tentang uang dan pengaruh yang tidak secara langsung dapat dibeli. Hanya melalui acara dan dukungan serta iklan, perusahaan produksi film akan memilih kandidatnya berdasarkan elektabilitas.

“Cara yang dilakukan agar kampanye tersebut sampai ke pemilih yaitu melalui iklan, surat, maupun acara,” kata Susan, dikutip di Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Menurut Susan, elektabilitas ini berarti dipilih bergantung pada beberapa faktor, seperti bahasan film yang menarik atau karisma bintang. Perusahaan juga memberikan narasi-narasi mengenai kelayakan Oscar di sekitar film. Narasi yang baik penting untuk film tersebut.

“Oscar dirancang sebagai malam yang gemerlap dan glamor untuk merayakan seni,” kata Susan.

Bahkan, lanjut Susan, Oscar dapat disebut sebagai puncaknya penghargaan yang dimimpikan banyak seniman. Seharusnya, akan sangat berarti bila kemenangan didapatkan secara murni. “Kenyataannya, kampanye Oscar mengambil perhitungan untuk menang,” kata dia.

Layaknya kandidat presiden, kampanye Oscar menunjukkan nilai-nilai yang menarik pemilih. Kampanye Oscar yang sukses fokus pada membangun kepercayaan di benak para pemilih, seolah mengatakan bahwa film ini harus menang. Kampanye politik yang mahal pun mengharapkan antusias pemilih yang sepadan.

Baca Juga  Christina Aryani Dukung Kemenlu Pulangkan WNI dari Israel-Palestina

Perusahaan produksi yang melakukan kampanye pada ajang Oscar biasanya mulai dari narasi-narasi menarik seputar film tersebut. Produser film La La Land, Jordan Horowitz mengatakan, narasi sangat penting untuk film. Hal ini terkait dengan cara film dipasarkan, siapa yang menonton, hingga film tersebut dibicarakan.

Narasi-narasi yang dikembangkan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecocokan antara film dan calon pemilihnya serta untuk mendapat dukungan. Namun, ada beberapa film yang tidak membutuhkan narasi berlebih.

“Film-film ini telah menunjukkan identitas yang kuat melalui cerita yang disuguhkan, seperti film A Quite  Place, Moonlight, Avatar, atau Black Panther,” kata dia.

Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, pihaknya mewajibkan partai politik peserta pemilu membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK). Hal itu agar aliran dana kampanye parpol dapat dipantau oleh lembaga keuangan.

Menurut Idham, RKDK wajib dibuka pada bank umum sebelum pelaksanaan kampanye. Tetapi setelah penghitungan suara, rekening tersebut wajib ditutup kembali.

“Pembukaan RKDK ini biasanya dilakukan parpol menjelang kampanye dan ditutup setelah pemungutan dan penghitungan suara. Paling lambat 15 hari” kata Idham.

Sementara, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap, diperlukan modal puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk mencalonkan kepala daerah yang mengakibatkan proses politik menjadi transaksi bisnis.

Berdasarkan survei KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), biaya yang dibutuhkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota sebesar Rp20-30 miliar. Sementara, gubernur atau wakilnya membutuhkan modal Rp100 miliar.

 

Editor: Dimas Adi Putra

You may also like

Copyright © 2022 Esensi News. All Rights Reserved

The Essence of Life