Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemerintah tengah merancang strategi besar bagi Indonesia. Sehingga Indonesia bisa melompat menjadi negara maju dan menjadi negara berpendapatan tinggi.
“Tidak terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income trap,” kata Presiden saat menghadiri Peringatan HUT Ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI), di Djakarta Theater, Selasa (31/1/2023) malam.
Strategi besar tersebut menurut Jokowi, adalah dengan menciptakan ekosistem mobil listrik dan baterai kendaraan listrik (EV).Hal itu akan membuat negara lain menjadi ketergantungan kepada Indonesia.
“Kita ingin menyatukan seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, EV baterai, litium baterai,” ujar Presiden Jokowi.
Menurut Jokowi, dalam komponen baterai itu ada komponen dari nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semuanya.
“Itu harus kita satukan, kita integrasikan sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai,” kata Presiden.
Babak selanjutnya, lanjut Jokowi, ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik.
“Ke depan mau tidak mau semua negara akan mencari barang ini,” terangnya.
Hentikan Ekspor Barang
Presiden Jokowi menyadari bahwa mengintegrasikan komponen-komponen baterai dan mobil listrik tidaklah mudah.
Dari segi geografis, tantangannya adalah bagaimana menyatukan berbagai bahan tambang yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar,” terangnya.
Kemudian, bauksit itu ada di Kalimantan Barat dan di Kepulauan Riau, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung.
“Bagaimana mengintegrasikan ini. Ada smelter di sini, ada smelter di sana. Disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan mobil listrik,” lanjutnya.
Tantangan berikutnya dari sisi eksternal. Misalnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia karena pemerintah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah.
Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tersebut, namun pemerintah tidak akan mundur.
Pemerintah akan tetap konsisten menghentikan ekspor barang tambang lainnya dalam bentuk bahan mentah.
“Kalau kita digugat kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju, jangan berharap,” tegasnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan Ketua Umum PSI Giring Ganesha. *
Editor: Raja H. Napitupulu