Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Ariotedjo menekankan pembangunan pemuda adalah sumpah dan tanggung jawab semua.
Penekanan itu disampaikan Menpora pada peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-95 di Halaman Monumen Nasional (Monas), Sabtu (28/10/2023) malam.
Pada Hari Sumaph pemuda ke-95 ini, Menpora menekankan lima poin penting yang merupakan tujuan utama dalam pembangunan pemuda.
Pertama, untuk meningkatkan kualitas daya saing pemuda serta memperkuat karakter gotong royong dan tolong menolong. Hal ini sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia.
Pemuda-pemudi adalah aset berharga dalam membangun masa depan bangsa.
“Melalui pembangunan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan peningkatan kualitas hidup segenap bangsa Indonesia,” jelasnya.
Poin Penting kedua, pentingnya pembangunan pemuda secara terukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tidak bisa diabaikan.
Maka, Pembangunan Nasional harus mencangkup lima domain utama IPP. Yaitu pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi kepemimpinan, serta mengatasi isu-isu gender dan diskriminasi.
“Melalui IPP yang komprehensif, kita dapat melihat sejauh mana pemuda-pemudi kita telah berkembang, serta di mana perbaikan serta peningkatan diperlukan,” jelasnya.
Ketiga, untuk mencapai semua ini, lanjut Menpora, perlu merancang sebuah kerangka besar yang komprehensif dan strategis.
Inilah menurut Menpora, yang dikenal sebagai Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN). DBKN akan menjadi landasan untuk mengarahkan pembangunan pemuda ke arah yang lebih progresif.
Berdampak dan relevan sesuai dengan semangat perkembangan zaman.
“Implementasi berbasis inovasi menjadi kunci untuk suksesnya DBKN,” terang Dito.
Libatkan Lembaga Non Pemerintah
Keempat, Menpora menyampaikan pentingnya kerjasama semua pihak, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Ini harus dilakukan melalui koordinasi strategis antar Kementerian dan Lembaga (K/L) sesuai dengan Perpres No. 43 tahun 2022.
Kolaborasi seharusnya tidak lagi menjadi wacana namun kolaborasi harus menjadi budaya kerja baru bagi seluruh birokrasi dan mitra-mitra Kemenpora.
“Kita mulai kolaborasi dengan keteladanan, dan keteladanan harus dimulai dari kinerja birokrasi yang inklusif, kreatif, inovatif dan responsif,” jelasnya.
Kelima, sambung Menpora Dito, dalam implementasi koordinasi strategis tersebut, harus mengikutsertakan Rencana Aksi Nasional (RAN). Bagi semua K/L serta Rencana Aksi Daerah (RAD) bagi pemerintah daerah.
“Dalam proses ini, penting juga melibatkan lembaga non-pemerintah dan sektor swasta. Ini adalah upaya bersama kita untuk memajukan pemuda dan bangsa kita,” jelasnya.
“Saya akan kawal proses-proses birokrasi di Kemenpora agar berjalan baik dalam merangkul lima unsur pembangunan pemuda. Seperti pemerintah, media, komunitas, akademisi, dan pebisnis,” sambung Menpora Dito. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu