Anggota Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath mempertanyakan dugaan keterlibatan mafia pangan dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan Pemerintah pada akhir Desember 2022.
Dia mengatakan untuk mengusut dugaan kasus itu, perlu dilibatkan Aparat Penegak Hukum guna mengawasi maupun melakukan investigasi hingga ke akar-akarnya, sehingga diketahui pelaku dan solusi yang diambil untuk mengatasinya.
“Kebijakan impor beras ini sedang ramai disoroti masyarakat. Untuk itu, saya turut meminta Aparat Penegak Hukum baik Polri maupun Kejaksaan untuk turun tangan meningkatkan pengawasan,” jelas Rano, seperti dilansir dari situs resmi DPR RI, Rabu (4/1/2023).
Selain melakukan pengawasan, dia menilai perlu tindaklanjuti dugaan-dugaan adanya permainan dalam impor beras. Jika terbukti ada mafia-mafia yang terlibat, Aparat Penegak Hukum dapat segera gerak cepat melakukan proses hukum.
“Kita tunjukkan bahwa negara tidak main-main soal ketahanan pangan karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas meminta negara belajar dari berbagai macam kebijakan impor pangan yang berujung tindak pidana, diantaranya seperti mafia minyak goreng, kasus impor garam, dan lain-lain.
Rano mengatakan masyarakat dan petani kita nasional merupakan korban utama dalam kasus mafia pangan ini, sehingga Pemerintah harus bertindak hati-hati dalam melakukan impor dan mengawasi kebijakan impor beras.
“Untuk itu, kita harus ekstra hati-hati dan lakukan pengawasan ketat terkait impor beras ini jangan sampai dijadikan ladang untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada akhir tahun 2022.
Dengan adanya tambahan beras impor diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri selama Januari-Februari 2023. Hal ini karena diperkirakan hingga bulan kedua tahun ini, selisih antara produksi dan konsumsi masih defisit. *
Editor: Erna Sari Ulina Girsang