Baru – baru ini sosial media diramaikan dengan adanya berita tentang jamaah haji yang mengeluh mendapat porsi sarapan yang sedikit. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VIII Iskan Qolba Lubis dalam laman Twitternya @IskanQL.
Dalam unggahannya yang memotret porsi makan jamaah haji tersebut dinilai nyinyir oleh sejumlah netizen.
Porsi Makan Sarapan Jamaah Haji/image
“Jemaah Haji Kloter 17 KNO di Allow Tower 904 mengeluhkan porsi nya terlalu kecil n apakah sesuai dg standar gizi ,yg sdh disepakati dg @Kemenag_RI ? “, keluh Iskan dalam unggahan foto tersebut.
Hal ini dibantah oleh salah satu warga net yang turut memberi tanggapan yakni Afif Fuad Saidi. Berikut beberapa tanggapan Afif terhadap keluhan Iskan tersebut.
Dalam kolom komentarnya menyebutkan bahwa Iskan Qolba bersama komisinya telah membuat alur konsumsi bagi jamaah haji, yakni dengan meminta tidak diadakannya sarapan pagi, serta makan sehari hanya dua kali saja.
Afif juga berkomentar bahwa tetap diadakannya sarapan pagi, namun dengan menu yang sederhana, yakni nasi kuning dengan kacang goreng untuk mengganjal perut diwaktu pagi.
“Bapak kan anggota Komisi 8 DPR, kan kalian yg malah minta ga ada sarapan pagi, makan dua kali dan anggaran dipotong, ingat waktu RDP dg kemenag? Atau ga nyimak atau ga hadir?” tutur Afif.
Siapa yang Mengusulkan Makan 2 Kali Sehari?
Usut punya usut usulan bagi jamaah haji yang dapat jatah makan sehari tiga kali, mendapat tanggapan dari Anggota DPR RI Marwan Dasopang yang mengusulkan agar sehari dua kali saja.
Menurutnya, makan pagi bagi jamaah haji dianggap mubazir olehnya. Hal ini disampaikan oleh panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama RI.
“Jemaah haji, di pagi hari lebih cenderung melaksanakan ibadah. Durasi berada di tempat ibadah itu jauh, lebih panjang ketimbang kembali ke penginapan. Maka dari itu kami melihat bahwa pengadaan makan pagi itu cenderung mubazir,” tuturnya dalam rapat saat mendengar pendapat lain saat Komisi VIII DPR RI.
Apa Alasannya?
Marwan menjelaskan pada prinsipnya, makan pagi itu memang tidak disediakan, lantaran masih kondisi frustasi akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, harga makanan yang dibeli satuan harganya berbeda dengan makanan yang dibeli sekaligus.
“Karena itu kemungkinan jauh di bawah yang ditawarkan itu masih mungkin dilakukan. Maka karena itu kami meminta agar pemerintah untuk negoisasi mengenai harganya.” imbuh Marwan.
Editor : Firda Nursyafira