Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usai capres-cawapres, Senin (16/10) kemarin memunculkan Maklumat Juanda. Ratusan tokoh bergabung menyampaikan Maklumat Juanda sebagai bentuk keprihatinan atas putusan tersebut. Maklumat ini dinilai tetap perlu disampaikan untuk mengingatkan masyarakat bahwa penyelewengan kekuasaan telah terjadi dengan putusan yang memuluskan politik dinasti tersebut.
“Harapan kami masyarakat semakin bisa melihat betapa penyelewengan kekuasaan itu terjadi di depan mata,” ujar Juru Bicara Maklumat, Usman Hamid.
Usman menyebut, pemerintahan Jokowi menunjukan bahwa para partai politik membangun aliansi yang kolusif. Menurutnya, tidak ada lagi jarak antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif. Ia mengutip ucapan Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie yang sampai menyebutkan bahwa totalitarianisme sudah ada di depan mata di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
“Semuanya membangun aliansi kolusif meskipun sekarang ini sedang berkompetisi, tapi sebetulnya hampir seluruh periode pemerintahan Jokowi menunjukan bahwa partai-partai politik membangun aliansi yang kolusif untuk mengambil sumber-sumber ekonomi dan sumber politik dari negara,” jelasnya Usman.
Penanda tangan Maklumat Juanda berasal dari pelbagai latar belakang. Mulai dari guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.
Adapun nama-nama yang tercantum dalam penyampai Maklumat di antaranya, Goenawan Mohamad, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Butet Kartaredjasa, Allisa Wahid, Prof (Emeritus) Mayling Oey-Gardiner, Prof Sulistyowati Irianto, Prof Riris K. Toha Sarumpaet, Prof Daldiyono Hardjodisastro, Prof Manneke Budiman, Yanuar Nugroho, Henny Supolo.
Editor: Addinda Zen/Dimas Adi Putra