Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menganugerahkan Penghargaan Perlindungan Konsumen kepada para kepala daerah, Jumat (10/11/2023) di Bandung, Jawa Barat.
Penghargaan diberikan untuk kategori Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen, Pasar Rakyat Ber-Standar Nasional Indonesia(SNI). Kemudian, Daerah Tertib Ukur, serta Pasar Tertib Ukur.
Mendag mengungkapkan, upaya untuk melindungi konsumen memiliki tantangan yang besar. Mengingat, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang mencapai 278 juta jiwa. Yang seluruhnya adalah konsumen sekaligus target pasar produk dalam dan luar negeri.
“Untuk itu, pemberian penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki komitmen dalam upaya peningkatan perlindungan konsumen dan tertib niaga,” jelas Mendag.
Penghargaan untuk Kategori Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen diberikan kepada 6 daerah. Yaitu Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Penghargaan SNI 8152:2021 Pasar Rakyat diberikan kepada 5 kepala daerah. Yaitu Bupati Malang, Walikota Semarang, Walikota Bandar Lampung, Samarinda, dan Walikota Pare Pare.
Dari 5 pasar yang menerima penghargaan penerapan SNI Pasar Rakyat, 4 pasar rakyat kata Mendag, merupakan pendampingan dari Kemendag. Dan, satu pasar rakyat mengajukan sertifikasi secara mandiri.
“Pemberian penghargaan merupakan bukti bahwa pasar telah menerapkan SNI Pasar Rakyat secara konsisten. Sehingga manajemen pengelolaan pasar rakyat menjadi lebih profesional,” jelasnya.
Sementara Penghargaan Daerah Tertib Ukur diberikan kepada 18 daerah. Terdiri atas 1 Provinsi dan 17 kota/kabupaten, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Kota Solok.
Kota Bandar Lampung, Semarang, Kabupaten Sijunjung, Bangka Selatan, Sleman, Mojokerto, Probolinggo, Magetan, Purwakarta, Kabupaten Trenggalek.
Selanjutnya, Kabupaten Banyumas, Pasuruan, Purbalingga, Blitar, dan Kabupaten Tanah Laut.
Kriteria Penilaian
Penghargaan Daerah Tertib Ukur diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dua kriteria penilaian.
Pertama, kata Mendag, kriteria utama yang terdiri atas dua indikator yaitu Indeks Unit Metrologi Legal (UML) dan Indeks Tertib Ukur.
Kedua, kriteria penunjang yang terdiri atas dua indikator yaitu Indeks Pemahaman Masyarakat dan Indeks Inovasi Pelayanan.
Sementara itu, Penghargaan Pasar Tertib Ukur diberikan kepada 581 pasar rakyat yang tersebar di 107 kota/kabupaten di 28 provinsi.
“Penerima penghargaan ini diwakilkan oleh 1 Gubernur dan 3 Bupati/Wali Kota yaitu Gubernur DKI Jakarta, Wali Kota Batam, Wali Kota Banjarmasin, dan Bupati Wajo,” ujarnya.
Menurut Mendag Zulkifli Hasan, penghargaan ini diberikan kepada pasar yang memenuhi kriteria. Di mana alat ukur yang digunakan di pasar telah ditera ulang dan bertanda sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini bertujuan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran sehingga memberikan perlindungan bagi konsumen.
Mendag Zulkifli Hasan menyambut baik pemberian total 610 Penghargaan Perlindungan Konsumen. Ia juga bersyukur sebagian pasar rakyat sudah ber-SNI dan sebagian besar pasar rakyat sudah tertib ukur.
“Itu berarti konsumen semakin aman saat berbelanja,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Mendag juga menyerahkan secara simbolis Cap Tanda Tera kepada Penerima Penghargaan Daerah Tertib Ukur selama tiga tahun berturut-turut. Yaitu Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Purwakarta.
Mendag Zulkifli Hasan juga terus menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi untuk mewujudkan konsumen berdaya. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Raja H Napitupulu