Indonesia melalui Menteri Luar Negeri atau Menlu, Retno Marsudi, berbagi pengalaman dalam penanganan kejahatan terorisme.
Hal itu diungkapkan pada Ministerial Plenary Meeting of the Global Counter-Terrorism Forum ke-13. Yang berlangsung di sela-sela High Level Week Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (20/9/2023) waktu setempat.
Menlu Marsudi mengungkapkan adanya peningkatan ancaman global dari terorisme. Aksi kejahatan ini juga terus mengalami evolusi.
Para teroris menggunakan sarana online untuk menyebarluaskan propaganda, melakukan eksploitasi terhadap teknologi baru. Termasuk penggunaan drone dan artificial inteligent.
Semakin canggihnya kejahatan terorisme itu juga telah menyebabkan korban yang dalam waktu lima tahun terakhir meningkat.
“Bagi Indonesia, rehabilitasi dan reintegrasi (R&R) harus mencakup semua aspek. Tidak hanya terbatas pada mantan narapidana teroris, tetapi juga harus memperkuat ketahanan masyarakat. Begitu juga lingkungan yang menerima mereka,” tambahnya.
Tiga Upaya yang Dilakukan Indonesia
Sejauh ini, ujar Menlu, ada tiga upaya yang dilakukan Indonesia dalam menangani aksi terorisme.
Pertama, mengedepankan pendekatan “whole-of-government” and “whole-of-society”. Sebagaimana dimandatkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme.
Inti dari dukungan ini adalah dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini juga menggabungkan hard and soft approaches, pelibatan masyarakat dan kerja sama internasional.
“It takes a village, to turn an extremist idea into a peaceful one,” ucap Retno.
Kedua, Indonesia selalu berupaya memastikan untuk mencegah penyalahgunaan kemajuan teknologi dan riset. Teknologi yang berkembang sangat cepat dapat memberi ruang bagi berkembangnya ide-ide ekstremisme.
“Kita harus tetap waspada,” ujar Menlu.
Untuk itu, Indonesia telah meluncurkan Pusat Pengetahuan Indonesia (I-KHub) untuk mengintegrasikan sistem data. Dan, mendukung pengambilan keputusan berbasis penelitian dalam upaya memerangi ekstremisme. Sekaligus memastikan keamanan negara.
Ketiga, terus memastikan lingkungan yang aman untuk menangkal ekstremisme, termasuk melalui program pendidikan bagi perempuan dan anak.
“Karena pemikiran ekstremis hanya dapat tumbuh di tempat yang dipenuhi dengan kebencian,” ujar Menlu.
Sebagai penutup, Menlu Retno menyampaikan harapannya agar negara-negara GCTF berkomitmen kuat memastikan implementasi yang inklusif dari strategi R & R ini.
GCTF merupakan forum utama di luar kerangka PBB yang membahas upaya kerja sama dan pertukaran informasi global. Dalam isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.
Menlu Retno hadir dalam kapasitasnya sebagai Co- Chair Countering Violent Extremism (CVE) Working Group (WG). Di mana Indonesia telah menjabat sejak tahun 2017 bersama Australia.*
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang/Radja H Napitupulu