Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tampak semakin getol meningkatkan armada kapal selam mereka sebagai kebutuhan untuk keamanan negara di tengah perubahan realitas geopolitik global saat ini.
Beberapa analis militer menilai langkah negara-negara ASEAN itu logis dan perlu, tapi analis lainnya justru mempertanyakan kegunaan kapal selam karena biayanya yang selangit dan kerugian manuver melalui perairan daerah.
Dalam artikel di South China Morning Post (SCMP) yang ditulis Maria Siow, disebutkan bahwa di kawasan ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Myanmar saat ini memiliki kapal selam, sementara Thailand, dan Filipina sedang dalam proses order.
Awal Desember 2022, Singapura memulai fase pengembangan kapal selam berikutnya dengan kapal selam kelas Invincible buatan Jerman yang baru dibangun.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan sebagai salah satu negara pulau atau negara maritim, angkatan laut Negeri Merlion punya misi penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan menjaga jalur komunikasi laut tetap terbuka.
Aristyo Darmawan, dosen hukum internasional Universitas Indonesia, mengatakan tingginya kebutuhan kapal selam oleh negara-negara Asia Tenggara didorong persaingan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Menurut lembaga non profit Nuclear Threat Initiative, AS memiliki sekitar 66 kapal selam, termasuk lebih dari 50 kapal selam serang bertenaga nuklir.
Sementara itu, menurut laporan Departemen Pertahanan AS yang dikeluarkan tahun lalu, China juga disebutkan memiliki 6 kapal selam rudal balistik bertenaga nuklir, 6 kapal selam serang bertenaga nuklir, dan 46 kapal selam serang bertenaga diesel.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana Laut China Selatan semakin termiliterisasi,” kata Darmawan, dikutip dari SCMP, Senin (2/1/2023).
Selama beberapa tahun terakhir, Beijing telah sepenuhnya memiliterisasi setidaknya tiga dari beberapa pulau yang dibangunnya di jalur lau yang disengketakan.
Darmawan mengatakan adalah hal yang logis dan perlu bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mencoba memperkuat wilayah lautnya dengan kapal selam karena wilayah tersebut terletak pada jalur laut yang strategis dengan lalu lintas yang padat.
“Masuk akal juga bagi negara-negara untuk mengikuti perkembangan pertahanan di kawasan, kata Darmawan.
Penguatan ini termasuk keberadaan kendaraan bawah permukaan air tanpa awak atau Unmanned Underwater Vehicles (UUV, biasa dikenal dengan drone bawah air) yang sering ditemukan di perairan teritorial dan sebagian besar milik China dan AS. UUV dapat beroperasi tanpa penumpang dan dapat digunakan untuk berbagai tugas termasuk eksplorasi ilmiah dan pengumpulan intelijen.
Dalam kasus Indonesia, Darmawan mengatakan, perolehan kapal selam selalu menjadi perhatian apalagi setelah tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di lepas pantai Bali pada April 2021.
Militer dan kesiapan operasional
Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Prancis untuk berkolaborasi dalam pembangunan dua kapal selam Scorpène.
Kapal bawah air ini dilaporkan sangat baik dalam menghindari pengamatan, sangat cepat, dan mampu melakukan misi seperti perang bawah laut dan serangan jarak jauh.
Ian Storey, rekan senior di Institut ISEAS-Yusof Ishak di Singapura, mengatakan ada alasan strategis yang memaksa untuk mengoperasikan kapal selam bagi negara-negara seperti Vietnam, yang terkunci dalam sengketa teritorial jangka panjang dengan China.
“Enam kapal selam Vietnam akan membuat China berpikir dua kali sebelum mencoba menduduki atol Vietnam di Laut China Selatan,” kata Storey.
“Tapi kapal selam adalah salah satu sistem angkatan laut yang paling kompleks dan mahal untuk dioperasikan, dan ini terkadang berarti angkatan laut tidak dapat menggunakannya secara efektif, mereka menjadi simbol kekuatan daripada kapal perang yang serius,” tambahnya.
Editor: Erna Sari Ulina Girsang