Pemerintah diminta untuk tindak tegas menutup dan mencabut izin Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Hal itu perlu dilakukan jika hasil investigasi menunjukkan terbukti adanya penyimpangan dan ajarat sesat.
“Jika ditemukan ada kurikulum pendidikan yang bertentangan ajaran Islam, maka Pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya. Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dapat mencabut izin Pesantren Al-Zaytun,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Ace, di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).
Ia juga meminta Kemenag segera bergerak melakukan investigasi terlebih dulu terhadap bagaimana proses pendidikan di Ponpes Al-Zaytun. Beserta kurikulum yang diajarkannya.
“Jadi soal Al-Zaytun ini, Kementerian Agama harus segera turun untuk melakukan investigasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI, Utang Ranuwijaya mengatakan, temuan awal pengkajian MUI sudah dikantongi.
Temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pondok pesantren yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu.
“Ada yang terkait dengan penyimpangan, persoalan akhlak, dan terkait dengan arogansi (juga) kriminal,” jelasnya.
Namun, menurut Utang, temuan-temuan tersebut masih temuan tahap awal yang harus dilakukan pengkajian dan analisis secara mendalam.
Temuan tersebut kata dia, belum bisa disimpulkan karena memerlukan proses klarifikasi dari pesantren Al-Zaytun.
Utang juga tidak menjelaskan secara rinci terkait temuan penyimpangan dan persoalan akhlak yang dimaksud. Ia hanya menyebut bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah bersurat ke Al-Zaytun untuk meminta klarifikasi.
“Itu untuk kedua kalinya. Sebab, permintaan klarifikasi pertama ditolak oleh pihak Al-Zaytun,” ujar Utang. *
#beritaviral
#beritaterkini
Email : junitaariani@esensi.tv
Editor: Erna Sari Ulina Girsang