Berbicara tentang politik, saat ini keterwakilan perempuan di Pemilihan Legislatif (Pileg) diatur dalam perundang-undangan khusus. Mengingat jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR masih sedikit sekali membuat salah satu Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin angkat bicara mewakili suara perempuan.
Ia mengatakan sebenarnya memang affirmative affirmative action sudah diatur di Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. Jadi minimal 30 persen dari pengurus partai politik itu harus perempuan. Tentunya ini akan membantu kaum perempuan untuk menyuarakan kemampuannya di pemerintahan.
“Dalam daftar caleg pun minimal 30 persen itu harus perempuan. Jadi, dalam penomoran urut juga harus diperhatikan urutan 1-3. Itu harus ada salah satunya perempuan,” ujarnya.
Keterwakilan Perempuan Masih Jauh Dari Kata Sempurna
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa rata-rata global jumlah perempuan yang menjadi pejabat negara sudah mencapai 26 persen. Namun, level di DPR RI angka ini masih jauh dari kata sempurna. Yaitu hanya 20 persen saja.
Affirmative action yang sudah ada di Undang-Undang harus juga didorong dengan peningkatan kapasitas perempuan secara umum. Dari mulai di partai politik sampai dengan ketika nanti menjadi wakil rakyat.
Dorongan Media Bantu Tingkatkan Power Perempuan
Dorongan dari media yang juga sangat dibutuhkan agar membantu meningkatkan kemampuan perempuan Indonesia di kancah politik. Hal ini harus dilakukan karena media sekarang masih menggambarkan politisi perempuan sebagai politisi yang emosional.
Perempuan dinilai kurang mampu untuk mengelola waktunya. Seperti contoh membagi waktu antara mereka harus mengurus keluarga dengan mereka harus mengurus masyarakat mereka.
Perbedaan pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap wanita memang sangat berbeda dengan kaum pria. Sehingga, media sebaiknya dapat lebih baik dalam memberitakan hal-hal terakit Wanita.
“Seperti ini kan juga sering kita lihat, ya. Di berbagai pemberitaan bagaimana angle ketika menganalisa politisi perempuan itu sungguh sangat berbeda dengan bagaimana media menganalisa politisi laki-laki. Padahal banyak contoh positif dimana perempuan pun bisa mengambil peran di sektor yang selama ini dianggap maskulin,” terangnya.
Perempuan Mampu Pimpin Berbagai Sektor di Indonesia
Ia menjelaskan bahwa perempuan juga bisa memimpin negara seperti halnya Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri. Selain itu, dalam Kabinet Indonesia Maju ini juga Presiden Jokowi mempercayakan kemampuan perempuan untuk memimpin Kementerian di Indonesia.
“Kita punya Menteri Keuangan yang sekarang juga perempuan. Menteri Luar Negeri pun perempuan. Dan Menteri Sosial kita juga perempuan. Ketua Komisi I Komisi Pertahanan adalah perempuan. Ini membuktikan perempuan itu tidak hanya mampu untuk memimpin, tapi juga mampu untuk memimpin sektor yang notabene isinya mayoritas laki-laki,” jelasnya.
Budaya Patriaki
Ia pun menerangkan bahwa adanya budaya patriarki di Indonesia masih menjadi salah satu alasan tidak dipercayainya kaum perempuan sebagai pejabat publik atau wakil mereka di legislatif.
“Jadi, sama-sama kita mencoba supaya kultur patriarki ini bisa sedikit demi sedikit menurun sampai dengan generasi yang akan datang nanti bisa melihat perempuan dan laki-laki berdasarkan prestasinya. Tidak lagi melihat berdasarkan jenis kelamin atau gendernya,” tutup Puteri.
Editor: Nabila Tias Novrianda / Raja H. Napitupulu