Pengamat Politik Rusmin Effendy mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif (Caleg) yang tak memihak rakyat. Khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Masyarakat jangan memilih caleg yang tidak memihak rakyat. Salah satu indikatornya adalah caleg yang tidak peduli dengan pendidikan masyarakat,” ujar dia dalam diskusi media, di Jakarta, Minggu (05/11/2023).
Hal itu diungkapkannya merespon pernyataan salah satu anggota DPRD Gunungkidul yang menyatakan tidak adanya dana BOSDA 2024 untuk murid SD-SMP Gunungkidul.
“Padahal yang ngomong itu anggota DPRD yang masih menjabat, tapi tidak bisa berjuang untuk rakyat Gunungkidul. Jadi caleg seperti ini, pasti tidak peduli dengan masyarakat. Dia hanya peduli supaya suaranya tidak berkurang saat Pemilu 14 Februari 2024 nanti. Jangan dipilih!” ungkap Rusmin.
Rakyat Harus Berani Tolak Caleg Pencitraan
Ia mendorong masyarakat Gunungkidul untuk berani menolak kehadiran caleg yang hanya melakukan politik pencitraan. Apalagi masyarakat sudah melihat sepak terjangnya selama beberapa tahun menjabat.
“Secara jujur masyarakat harus berani menolak caleg pencitraan seperti itu. Karena tidak berguna untuk rakyat. Dia hanya berguna untuk dirinya sendiri,” katanya lagi.
Senada dengan itu, Pemerhati Sosial Masyarakat Handiman Supyansuri mengatakan, seharusnya setiap anggota DPRD berjuang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerahnya masing-masing. Sebab amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa anggaran pendidikan mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Kalau ada kemauan keras untuk kemajuan pendidikan masyarakat, seharusnya setiap anggota DPR baik tingkat pusat maupun daerah, berjuang keras. Tidak bisa ditolerir jika ada daerah yang anggaran pendidikannya minim, apalagi 0 rupiah,” papar dia.
Tak Ada Anggaran BOSDA 2024
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul, Supriyadi mengakui, tidak ada anggaran
untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024 akibat ketatnya anggaran RAPBD 2024.
“Bahkan, untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2024, pemda belum dapat mengalokasikannya akibat ketatnya anggaran APBD. Semoga kita bisa anggarkan untuk tahun berikutnya,” jelas dia.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024 menjelaskan, bahwa salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan keringanan biaya pendidikan bagi peserta didik adalah program BOS.
Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.
Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Pada tahun 2024, jumlah siswa yang menerima BOS melalui Kemenag sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan bagian dari total BOS sebanyak 53,4 juta siswa.
RAPBN 2024 secara signifikan mencatat peningkatan anggaran pendidikan dari tahun 2022-2024.
Tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp480,3 triliun. Lalu dalam outlook 2023 meningkat menjadi Rp552,1 triliun. Dan pada RAPBN 2024 melonjak lagi menjadi Rp660,8 triliun.
Editor: Dimas Adi Putra/Addinda Zen